MONITOR, Jakarta – Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang jatuh pada tanggal 9 Desember, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpanggil untuk memulai suatu gerakan baru.
Gerakan tersebut, diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance dan clean goverment melalui Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian Pertanian.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Justan R Siahaan, mengatakan pembangunan WBK di Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui Tiga Pilar Utama, yaitu Pembinaan, Pengawasan dan Apresiasi (Pemberian Reward). Hal itu dia sampaikan dalam Peringatan Hakordia di Kementerian Pertanian tahun 2019 bertemakan “Satu Dasawarsa WBK: Satu Asa, Satu Cipta, Satu Karsa Bersama Wujudkan Lumbung Pangan Dunia 2045”.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pembinaan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui Pembinaan Tekad Antikorupsi. Adapun pengawasan dilaksanakan melalui penilaian mandiri (self assessment) terhadap pembangunan WBK dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Pembinaan tekad antikorupsi bertujuan untuk pembudayaan antikorupsi, memotivasi dan menguatkan seluruh pimpinan dan pegawai Kementan untuk berani menolak korupsi dalam bentuk apapun,” ujar Justan R Siahaan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jumat (13/12).
Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian tersebut, terhadap unit kerja yang lulus kriteria yang ditetapkan akan diberikan penghargaan (reward) oleh Menteri Pertanian sebagai apresiasi atas komitmen yang telah dilakukan oleh para pimpinan untuk berkontribusi nyata terhadap pembangunan unit kerja WBK di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Inspektorat Jenderal melakukan Pembinaan Tekad Antikorupsi untuk mewujudkan WBK di Kementerian Pertanian dengan berbagai pendekatan,” tambahnya.
Pembinaan Tekad Antikorupsi Tahun 2009 s.d 2010 melalui Metode Tafakur-Hisab-Dzikir (THD); Tahun 2010 – 2014 dengan Metode Komitmen Antikorupsi (KAK); Tahun 2014 – 2015 dengan PERMAK (Penerapan Revolusi Mental Antikorupsi) dan Tahun 2015 s.d 2019 dengan PROTANI (Produksi Tunas Integritas: Pungli STOP).
Gagasan pembangunan WBK muncul tersebut muncul atas jawaban pada kebijakan pimpinan Kementerian Pertanian yang menghendaki perbaikan manajemen agar segera ada “penyegeraan” untuk mengurangi terjadinya tindak korupsi dengan target ideal zero accident sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
