MPR: Silaturahmi Kebangsaan Dapat Ciptakan Stabilitas Politik

MONITOR, Jakarta –  Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI tengah menggelar silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa maupun organisasi kemasyarakatan dalam rangka menghimpun masukan dan aspirasi berkaitan dengan agenda MPR mengembalikan haluan negara.

Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi berpandangan bahwa safari kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model sebagai embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia. 

“Sudah tepat Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan. Dan ini menjadi role model ke depan, yaitu bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik sangat penting,” kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia”, Kamis (12/12).

Bagi Arwani, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan pimpinan MPR sudah menjadi semacam tradisi politik baru di Indonesia. 

“Bukan karena MPR kurang kerjaan. Tetapi memang pekerjaan MPR seharusnya seperti itu. Sebab MPR merupakan representasi dari daulat rakyat, anggota MPR dipilih oleh rakyat,” sebut dia. 

“Karena itu, MPR diharapkan memainkan peran strategis untuk merajut ke-Indonesiaan,” kata politisi PPP ini.

Silaturahmi kebangsaan, lanjut Arwani Thomafi, jangan hanya sekadar untuk menghimpun aspirasi terkait dengan rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara di antaranya melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.

“Bisa lebih dari itu, yaitu MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi payung bersama bagi partai politik, masyarakat sipil, juga lembaga-lembaga negara lainnya. Silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR bisa meminimalisir dampak negatif dari tantangan ekonomi, sosial, politik, pada tahun 2020,” ujarnya.

Menurut Arwani, pada tahun 2020 Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ekonomi global yang diwarnai perang dagang AS dan Cina menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Belum lagi persoalan kohesivitas kebangsaan, radikalisme berbasis agama maupun berbasis sekuler, dan hajatan Pemilukada serentak 2020. 

“Semua ini berpotensi menjadi masalah. Dan masalah-masalah itu harus dijawab dengan persatuan dan kesatuan stakeholder bangsa ini,” pungkas dia.