MONITOR, Jakarta – Penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang akan berlangsung di Kemayoran pada 13-15 Desember mendatang, rupanya menuai kritik.
Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar aksi ujuk rasa di depan Kantor Gubernur Jakarta. Mereka menuntut Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Ibukota mencabut izin penyelenggaraan DPW.
Massa GPI menggelar aksinya dengan menutup Jalan Merdeka Selatan dan membakar ban bekas.
“Acara DWP berbau maksiat. Anies sebagai Gubernur pilihan umat, jangan sampai di cap pro maksiat. Sebab 1.000 orang yang datang ke DWP dipastikan berbuat maksiat,” teriak salah seorang kordinator lapanagan, Irwan dari atas mobil komando.
Yang menarik, Irwan pun menyindir pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengatakan bahwa DWP mendatangkan pajak hiburan.
“Kalau DWP berlangsung yang tertawa itu Ketua DPRD karena dia hanya berpikir pemasukan pajak,” ujarnya.
Massa yang menolak penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) ini menutup jalan dengan membentangkan spanduk di tengah jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas di jalan merdeka Selatan.
