MONITOR, Jakarta – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Kota Tua, saat ini menjadi perhatian Wakil Rakyat Jakarta. Pasalnya, PKL yang berjualan di Kota Tua keberadaan semakin banyak.
Ketua Komisi B DPRD DKi Jakarta, Abdul Azis, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI tidak tinggal dengan menjamurnya PKL yang berjualan di lokasi Kota Tua tersebut.
Tak hanya itu, Abdul Azis pun menyarankan dalam melakukan penertiban PKL di Kota Tua, Disparbud bisa bekerjasama sama dengan instansi lain seperti, satpol PP hingga dinas koperasi, usaha kecil, menengah, serta perdagangan (KUKMP).
“Persoalan PKL ini, sebenaenya sudah menjadi masalah lama yang ada di kawasan bersejarah tersebut. Karena kita melihat pengelolaan PKL di kawasan Kota Tua ini masih banyak yang belum tertata dengan baik, padahal di satu pihak pengunjung ini juga kan maunya belanja, tapi mereka senangnya yang tertata,” ujarnya
Ia pun mengingatkan agar SKPD yang dimaksud perlu memperhatikan aspek-aspek kepariwisataan yang terus berkembang di sana, seperti eksistensi kegiatan seni budaya para pegiat seni yang dilakukan di sekitar lokasi, pada penataan yang dilakukan.
“Jadi jangan sampai kegiatan relokasi PKL yang dilakukan menghambat kegiatan kegiatan seni di sana. Karena terus terang pegiat seni juga banyak di sana, dan mereka harus banyak tempat dan mereka harus dapat panggung di situ,” terangnya.
Dengan demikian, Abdul Azis menyatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan agar menggelar kunjungan kerja menuju kawasan Kota Tua untuk memastikan keberadaan kegiatan PKL beserta kegiatan seni budaya dapat berjalan secara proporsional.
Kita mungkin akan coba lihat langsung ke lapangan dengan UPT Kota Tua dan juga Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), sehingga kita bisa memberi masukan-masukan yang positif lagi. Seandainya perlu perbaikan, kalau ada yang kurang baik tentu akan kita tegur,” pungkasnya.
