MONITOR, Jakarta – Komisi X DPR RI menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, penghapusan Ujian Nasional pada tahun 2021 mendatang. Bahkan, Komisi yang dipimpin Syaiful Huda ini berkomitmen untuk mengawal kebijakan Mendikbud yang dinilai berdampak positif itu.
Syaiful menilai, rencana penghapusan UN diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan terobosan positif. Akan tetapi ia menekankan, penghapusan UN untuk diganti dengan sistem terbaru itu harus memiliki skema grand design yang jelas, berkaitan dengan maksud dan tujuan dari sistem itu sendiri.
“Serta tetap memperhatikan kesiapan sarana, prasarana dan tenaga pengajar agar dalam pelaksanaannya sistem baru tersebut dapat benar-benar lebih baik dari UN. Kami mendukung sedari awal untuk dihapus, tapi dengan jaminan harus ada skema grand design, yang lebih sempurna ketimbang UN,” ujar Syaiful saat Rapat Kerja bersama Mendikbud di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).
Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan, untuk mewujudkan perbaruan di dunia pendidikan, maka dibutuhkan formulasi kebijakan yang dibuat dapat tepat dan sesuai dengan semangat pendidikan berbasis kompetensi.
Ia mengingatkan, jangan sampai sistem baru tersebut hanya berujung menjadikan peserta didik dan tenaga pengajar sebagai korban percobaan kebijakan.
“Jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan kembali dalam sistem pendidikan dan dunia pendidikan nasional kita,” imbuhnya.
