MONITOR, Jakarta – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi mengapresiasi program teranyar yang diluncurkan oleh Mendikbud, Nadiem Makarim, tentang program ‘Merdeka Belajar’ yang memuat empat pokok kebijakan.
Diantaranya yakni kebijakan yang bertemakan Merdeka Belajar mencakup tentang USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional), UN (Ujian Nasional), RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).
Ketua LPA Generasi, Ena Nurjanah, menilai Kemendikbud mampu mengangkat persoalan mendasar yang setiap tahunnya terus dipermasalahkan dalam dunia pendidikan. Pasalnya, masukan terhadap berbagai kebijakan yang selama ini selalu ditolak, justru datang dari Kemendikbud sendiri.
“Empat pokok kebijakan Kemendikbud memberi harapan besar bagi kemajuan pendidikan di tanah air,” ujar Ena Nurjanah, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12).
Kendati demikian, ada beberapa hal yang tetap harus dikritisi dari kebijakan tersebut. Pertama adalah point krusial dari program ‘Merdeka Belajar’ adalah kompetensi guru. Dengan kata lain setiap guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjadikan sebuah sekolah yang merdeka belajar.
Ena menjelaskan, kemampuan setiap guru yang maksimal dalam mengajar, mendidik, membimbing dan memberi penilaian terhadap siswa didiknya.
Disamping itu, Ena juga menyoroti kualitas guru. Selain ditunjang oleh kemampuan pendidikan keguruannya, juga ditentukan oleh kesejahteraan guru.
“Kemendikbud juga harus memperhatikan kesejahteraan semua guru termasuk guru honorer yang ada di Indonesia,” tutur Ena.
Menurutnya, alokasi anggaran bagi kesejahteraan guru honorer harus jelas sama halnya guru ASN. Hal ini demi capaian hasil pendidikan yang merata dan maksimal sebagaimana harapan dalam empat kebijakan yang baru digulirkan.
