MONITOR, Jakarta – Rencana pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata menjadi perhatian serius para mantan Gubernur DKI Jakarta.
Para mantan Gubernur Jakarta ini meminta pemerintah pusat bisa memberikan win-win solution bagi Jakarta ketika pemidahan Ibukota benar-benar direalisasikan.
Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo, mengingatkan pemerintah pusat agar pemindahan ibu kota ke Kaltim harus bisa memberikan win-win solution bagi Jakarta. Ia bahkan meminta agar status Jakarta sebagai daerah khusus, tetap dipertahankan.
Hal itu dikatakan Fauzi Bowo dalam Seminar bertajuk ‘Bagaimana Masa Depan Jakarta Pasca Ibukota Pindah’ yang diselenggarakan DPD Korps Alumni KNPI DKI Jakarta di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).
“Pemerintah harus memberikan Win-Win Solution bagi Jakarta. Bahkan status Jakarta sebagai daerah khusus harus tetap dipertahankan,” kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.
“Kepada cendekiawan yang menurut saya rada-rada Telmi (telat mikir) karena sampai saat ini hampir tak terdengar suaranya untuk masalah pemindahan ibukota, kalian mau apa setelah ibukota dipindah? Pikirkan dengan serius!”sambungnya.
Ia mengingatkan para cendekiawan itu agar jangan sampai ada kekosongan hukum setelah ibu kota dipindah dari Jakarta, karena setelah Jakarta tak lagi berstatus sebagai ibukota pindah, UU Nomor 2009 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara tak berlaku lagi.
“Proses pemindahan ibukota akan tuntas pada 2045. Masih ada waktu untuk memikirkannya,” ujar dia.
Meski demikian, dirinya menyarankan, agar dapat dilakukan kajian secara komprehensif, sebaiknya dibentuk sebuah tim profesional yang khusus mengkaji soal tersebut.
Ditempat yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menilai, jika pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, maka kehidupan masyarakat Jakarta akan menjadi lebih nyaman.
Sutiyoso pun menilai, jika pemerintah memindahkan ibu kota ke Kaltim, maka kehidupan warga Jakarta akan lebih nyaman, karena selain lembaga-lembaga pemerintahan akan pindah, sehingga Jakarta tidak lagi menjadi padat, arus lalu lintas pun tak lagi terganggu oleh lewatnya iring-iringan pejabat pemerintahan dan tamu negara.
“Tapi bagaimana status Jakarta setelah tak lagi berstatus ibukota, itu yang harus dipikirkan. Apakah akan tetap menjadi provinsi, kota, atau kota megapolitan dengan bergabung dengan Bogor dan Bekasi,” pungkasnya.
