MONITOR, Jakarta – Setelah Wakil Rakyat Jakarta meloloskan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan mengurangi jumlahnya menjadi 50 orang. Namun, para politisi Kebon Sirih meminta agar Pemprov DKI membetuk tim independen untuk mengawasi kinerja dari TGUPP.
“Ya, kami di dewan sudah meloloskan anggaran untuk TGUPP. Namun demikian, kami di Fraksi Golkar meminta Pemprov DKI membentuk sebuah tim atau lembaga independen untuk mengawasi kinerja TGUPP ini,”ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco kepada MONITOR, Rabu (11/12).
Dijelaskan Baco, usulan pembentukan tim independen tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya tim independen ini bagi Fraksi Golkar sangat penting dimana laporan tim independen bisa menjadi pijakan para anggota dewan untuk mengevaluasi apakah layak atau tidak TGUPP kembali dikasih anggaran di tahun berikutnya.
“Kemarin kan dalam pembahasan RAPBD 2020 dewan ribut soal kinerja TGUPP. Ada yang bilang kinerjanya buruk, ada yang bilang bagus. Namun saya melihatnya penilaian itu tanpa ada dasarnya tidak ada tolak ukurnya,”terangnya.
Nah dengan adanya tim independen ini, dikatakan Baco, penilaian itu tidak subjektif lagi melain dibuktikan dengan data lengkap.
“Jadi dalam persoalan TGUPP ini Fraksi Golkar sepakat di 2020 usulan anggaran TGUPP disetujui. Namun, di tahun berikutnya harus benar-benar dievaluasi dengan data yang akurat,”pungkasnya.
Sekedar diketahui, pembahasan anggaran TGUPP menjadi pembahasan alot dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI
Semua anggota Banggar dari semua fraksi yang ada di DPRD DKI mengeluarkan argumennya terkait keberadaan TGUPP. Kendati demikian akhirnya DPRD DKI tetap meloloskan angaran TGUPP dan hanya mengurangi jumlahnya dari 67 menjadi 50 orang.
 dan mengurangi jumlahnya menjadi 50 orang. Namun, para politisi Kebon Sirih meminta agar Pemprov DKI membetuk tim independen untuk mengawasi kinerja dari TGUPP.){kind=link}