Jelang Nataru, Kementan-Pemprov Kalbar Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kalimantan Barat dan Stabilisasi Harga Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru yang diselenggarakan di Pontianak, Selasa (10/12).

MONITOR, Pontianak – Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Proivinsi Kalimantan Barat berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan terutama jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kalimantan Barat dan Stabilisasi Harga Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru yang diselenggarakan di Pontianak, Selasa (10/12).

Kepala BKP, Agung Hendriadi mengatakan, bahwa pertemuan koordinasi sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tetap terjaga, terutama pada momentum nataru.

“Selain rapat kordinasi seperti ini, kami bersama Dinas terkait di daerah juga melakukan pemantauan harga, memfasilitasi penyelenggaraan Gelar Pasar Pangan/OP secara selektif dan subsidi transportasi pasokan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, serta mengoptimalkan peran TTIC dan BULOG,” papar Agung.

Senada dengan Agung, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Ia juga mengatakan, produktivitas hasil pertanian di Kalbar menjadi salah satu fokus yang akan ditingkatkan agar daya saing produk pertanian meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung tersedianya pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Sutarmidji juga menekankan pentingnya pembenahan data pangan agar pengambilan kebijakan mempunyai dasar yang kuat. “Potret ketersediaan pangan di Kalbar akan dapat tergambarkan dengan baik, jika seluruh data yang terkait produksi pangan valid,” kata Sutarmidji.

Ketersediaan beras sebagai bahan pangan pokok utama masyarakat juga mendapat perhatian Gubernur, karena masih mengandalkan pasokan dari luar Kalbar. Peningkatan produksi padi harus terus didorong terutama melalui berbagai upaya intensifikasi. Selain itu, terkait dengan pengendalian inflasi, cadangan beras pemerintah provinsi juga harus diperkuat.

“Saya perintahkan kepada Dinas Pangan untuk memperbesar cadangan pangan pemerintah provinsi minimal 2.000 ton pada tahun 2020,” tegas Sutarmidji.

Upaya menjaga stabilitas harga juga didukung oleh instansi terkait lainnya, termasuk Satgas Pangan yang berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas harga pangan.

“Satgas pangan daerah siap mengawal stabilitas harga pangan di wilayah Kalbar melalui berbagai langkah prefentif dan penindakan terukur,” kata Trie Panungko, Ketua Satgas Pangan Polda Kalbar.

Rakor DKP Provinsi Kalbar juga dihadiri Wakil Gubernur, Pangdam Tanjungpura, Kapolda Kalbar, BULOG, Bank Indonesia, Satgas Pangan, pimpinan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Perindag serta Bupati dan Walikota di wilayah Kalbar.