MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Hinca Pandjaitan mengingatkan, tahun 2019 adalah tahun terberat bagi upaya penegakan hukum dalam kasus pemberantasan korupsi Indonesia.
“Jujur, tahun 2019 adalah tahun yang berat bagi penegakkan hukum dalam semangat pemberantasan korupsi negara kita,” tuturnya di Hari Peringaran Anti Korupsi yang jatuh pada 9 Desember 2019 ini.
Ia menilai, masyarakat banyak yang memandang terjadi pelemahan bagi lembaga KPK melalui produk hukum yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu, yakni Revisi UU KPK.
Tak ayal, banyak desakan kepada presiden Jokowi untuk memastikan Dewan Pengawas KPK merupakan orang-orang yang dapat kredibel dan berada pada jalur penguatan kinerja KPK.
“Ini tantangan yg serius bagi beliau sebagai pemegang kendali pedang keadilan memerangi korupsi di Indonesia,” kata Hinca.
Dalam memperingati Hari Anti Korupsi ini, politikus asal Asahan ini berharap momentum ini bisa mengingatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih maksimal.
“Saya juga berharap kedepan SDM KPK dapat ditingkatkan kualitasnya mengingat bahwa praktik kejahatan korupsi sudah berkembang modus dan perilaku pelakunya. Manajemen SDM menjadi penting bagi pimpinan KPK yang baru nanti, jangan malu untuk belajar dari Hongkong dan Singapura,” terangnya.
“Satu lagi pesan saya terhadap KPK, jangan berhenti bekerja agresif tapi tetap harus terukur dan bertanggung jawab. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia,” pungkasnya.
