MONITOR, Jakarta – Carut marut pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diselesaikan.
Defisit keuangan yang semakin akut, ketidakakuratan data peserta hingga layanan kesehatan yang masih belum diterima maksimal oleh masyarakat merupakan gambaran konkret betapa pengelolaan BPJS Kesehatan harus dilakukan pembenahan. Hal itu juga pernah dikeluhkan Jokowi yang mengaku heran dengan kondisi tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anggia Ermarini mengatakan persoalan pelaksanaan BPJS Kesehatan sangat banyak dan kompleks. Menurutnya, perbaikan di tingkat manajemen atau direksi perlu segera dilakukan pemerintah agar tidak semakin semrawut.
“Permasalahan BPJS Kesehatan ini sangat kompleks banget, mulai dari data (Peserta) yang tidak valid, tentang pelayanan, hingga soal manajemen, dan semua itu perlu dilakukan pembenahan,” kata Anggia saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (28/11).
Ia menjelaskan dari sisi data saja, masih sangat amburadul. Salah satu contoh, orang yang mampu justru mendapatkan jaminan kesehatan yang sifatnya gratis, sedangkan orang miskin yang tidak mampu tidak memperolehnya.
“Sedangkan dari sisi pelayanan juga tidak maksimal, dari soal obat-obatan yang tidak tersedia. Dan semua itu dalam rapat kami (komisi IX) dengan BPJS dan kementerian kesehatan sudah kami sampaikan hal tersebut,” papar dia.
Anggi menegaskan, saat ini diperlukan terobosan yang luar biasa untuk melakukan pembebanan di internal BPJS kesehatan.
Lebih lanjut, ketika disinggung soal pembenahan ditingkat direksi, Anggi menyebut mantan Dirut Kereta Api Indonesia (KAI) dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan bisa menjadi sosok yang tepat karena kinerja dan rekam jejaknya selama ini. BPJS Kesehatan menurut Anggi harus dipimpin oleh orang yang memiliki ekspektasi luar biasa dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
“Kalau misalnya Pak Jonan oke, beliau kan saya nilai memiliki kompetensi lah ya, untuk mengelola lebih baik. Karena inikan mengelola hajat hidup orang banyak dalam sektor kesehatan, dan itu sangat vital sekali, dan semua pihak mempunyai kepentingan termasuk presiden ingin rakyatnya sehat,” sebut dia.
“Jadi, pembenahan direksi salah satu item yang urgen untuk dilakukan. Termasuk, mengenai soal data, pelayanan,” pungkas ketua umum PP Fatayat NU 2015-2020 ini.
