Pemilihan Presiden Balik ke Tangan MPR, Demokrat Ingatkan Nasib Rakyat

MONITOR, Jakarta – Wacana amandemen UUD 1945 terus bergulir baik di kalangan elit Senayan bahkan lapisan masyarakat. Salah satu wacana yang disorot adalah pemilihan Presiden akan dikembalikan sepenuhkan kepada MPR, bukan rakyat Indonesia.

Hal ini membuat Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Hinca Panjaitan angkat bicara. Ia tak sepakat jika pemilihan umum dikembalikan lagi di tangan MPR RI.

“Jika suara-suara sumbang untuk membalikan kembali pemilihan umum ada di tangan MPR, maka jelas sekali kita sedang memaksa rakyat untuk hidup dalam kurungan imajinasi mereka lagi,” sindir Hinca Panjaitan, Kamis (28/11).

Politisi asal Asahan, Sumatera Utara, ini mengingatkan fase dimana seluruh rakyat Indonesia memperjuangkan adanya sistem demokrasi.

“Ingatlah masa dimana kita menginginkan demokrasi yang sempat samar dan dirasa hambar oleh rakyat. Ketika pekik dan jeritan suara kita menggema tuk meminta hak memilih secara langsung calon pemimpin tanah air ini,” terangnya.

Ia tak mau, wacana ini ramai diperdebatkan dan menjadi kepentingan sesaat bagi sebagian elit partai politik negeri ini. Menurut Hinca, hal itu sangat menyakitkan.

“Kita seolah lupa, betapa sakitnya berpolitik jika peta pertarungan hanya tersaji di meja para elit. Padahal, kemenangan kita dalam meraih kesempatan untuk turut memilih pemimpin ialah awal dimana negara yang sentralistis korporatis nan tertata rapi perlahan lenyap,” tandasnya.