Masa Jabatan Presiden Bakal Ditambah, PKS Sebut Demokrasi Indonesia Mundur

MONITOR, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang kian ramai diperbincangkan. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, jika benar ada perpanjangan masa jabatan ini, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat reformasi dan demokrasi.

Sohibum Iman pun menyampaikan penolakannya secara tegas pada agenda silaturahmi Pimpinan MPR ke kantor DPP PKS, Selasa (26/11) kemarin. Ia menyatakan, kader PKS kompak menginginkan pemilihan Presiden dan Wakilnya dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia.

“PKS menolak wacana perpanjangan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode. PKS tetap menginginkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI secara langsung oleh rakyat Indonesia,” ujar Sohibul Iman tegas, kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).

Menurutnya, jika wacana tersebut direalisasikan, maka demokrasi di Indonesia makin mundur dan menghilangkan kedaulatan rakyat yang selama inu memenag kendali sistem demokrasi Indonesia.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya,” tegasnya.