DPR Kritisi Alasan Dana di Industri Perbankan Stagnan Dua Tahun

Politikus PDIP Andreas Eddy Susetyo (dok: Liputan6)

MONITOR, Jakarta – Stagnasi dana dalam industri perbankan menjadi permasalahan selama dua tahun terakhir. Hal ini diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

Ia menilai masalah tersebut terjadi karena terbatasnya sumber dana yang ada di dalam negeri. Selain itu, ia mengatakan adanya pengaruh oleh iklim kompetisi dimana pemerintah juga mengeluarkan Surat Hutang Negara (SBN).

“Karena disebutkan, dua tahun ini kita sudah stagnan. Ya kita juga tahu, tetapi kalau kita dapat memahami penyebabnya dengan benar, maka kita sudah bisa mempunyai 50 persen jalan keluarnya. Karena itu kita harus jelas. Kita (Komisi XI) menginginkan honest opinion dari pelaku industri, apa sih sebetulnya sehingga dana ini menjadi stagnan,” kata Andreas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Himbara, Perbanas, Asbisindo, Asbanda dan Perbina sebagaimana dikutip dalam keternagan tertulisnya, Selasa (26/11).

Widget Situasi Terkini COVID-19

Dalam kesempatan itu, Politikus PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan sejumlah permasalahan piutang negara yang sudah dihapus bukukan itu masih menemui sejumlah kendala, bagi Himbara yang beranggotakan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN itu.

“Apakah keputusan yang telah dibuat di Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih belum cukup kuat untuk ini, karena ini juga penting menyangkut persaingan usaha yang seimbang antara Bank BUMN dan swasta,” sebut dia.

Sebagaimana disampaikan dalam RDPU, data lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan adanya perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih besar daripada pertumbuhan kredit, dimana perlambatan tesebut membuat terjadinya kenaikan LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan mencapai 94,04 persen pada kuartal kedua tahun ini.

“Kalau perbankan LDR-nya sudah 94 persen itu, menurut saya, sudah lampu kuning itu. Jadi ini perlu ada penyelesaian yang jelas, untuk itu seluruh mitra harus menyampaikan solusinya terkait industri ini,” imbuh legislator Dapil Jawa Timur V ini.

Sementara itu, terkait dengan permasalahan Bank Muamalat, Andreas juga sempat mempertanyakan pihak Himbara bahwa bank-bank anggotanya sempat diminta untuk menyelematkan bank syariah yang bermasalah tesebut. Dirinya menyampaikan bahwa isu-isu tersebut menjadi penting menginat cakupannnya secara nasional.

“Ini harus dibicarakan secara bersama-sama antar regulator dengan pelaku industri perbankan itu. Seringnya ketika kita menghadapi permasalahan tidak ada rencana yang matang. Karena permasalahan itu, baru ada rumor saja, maka harga sahamnya langsung turun. Dan kalau harga saham turun itu juga merugikan negara secara keseluruhan,” pungkasnya.