Perkuat Distribusi Pangan, Pemprov DKI Bangun 63 Gerai di Kelurahan

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya memperkuat distribusi pangan hingga kelurahan. Saat ini, pihaknya telah membangun 63 gerai pangan di tingkat Kelurahan/Kecamatan.

“Dalam kegiatan strategis daerah (KSD) pak gubernur, ada juga tentang pembangunan infrastruktur distribusi pangan. Saat ini, kita sudah membangun gerai pangan di 63 kelurahan/kecamatan. Kalau dilihat di lapangan, sudah ada kontainer kita untuk gerai pangan itu,” ujar Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin, di Jakarta, Senin (25/11).

Menurutnya, gerai pangan itu merupakan ujung tombak penyerapan kartu bersubsidi, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja, dan lainnya. Dengan pembangunan gerai itu, diharapkan akses untuk mendapatkan pangan bersubsidi bagi pemegang kartu itu lebih mudah.

“Pemegang KJP tidak perlu jauh-jauh ke Pasar atau RPTRA untuk mengambil pangan bersubsidi itu. Tidak perlu antri juga, karena gerai pangan ini buka setiap hari. Kalau mereka mau menggunakan KJP untuk pangan bersubsidi, kan biasanya antri tuh karena adanya pada hari-hari tertentu saja,” kata Arief.

Selain untuk pemegang kartu bersubsidi, lanjutnya, gerai pangan itu pun akan menjadi lumbung pangan bagi program kewirausahaan terpadu (PKT) atau dulu dikenal One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE). Nantinya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar gerai bisa mengambil barang dagangannya di gerai itu dengan harga lebih murah.

“UMKM itu telah teregister dinas KUMKMP. Nanti lumbung itu bisa menyuplai warung-warung di sekitar itu, sehingga harga pangan lebih terjamin dan inflasi akan semakin terkendali,” tegasnya.

Dia menargetkan, pembentukan gerai pangan itu akan dilakukan di seluruh kecamatan/kelurahan, yakni 267 kelurahan dan 44 kecamatan di Jakarta. Diakuinya, pembentukan gerai pangan itu dibiayi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Penanaman Modal Daerah (PMD)

“Kita ajukan PMD sebesar Rp 337 miliar untuk tahun 2020. PMD itu akan kita gunakan untuk tiga prioritas, yakni penguatan distribusi pangan tadi, pengelolaan sampah pasar dan optimalisasi aset,” tuturnya.

Penggunaan PMD itu, ucap Arief, terdiri dari penguatan distribusi pangan sebesar Rp 144 miliar. Lalu optimalisasi aset sebesar Rp 44 miliar dan sisanya untuk pengelolaan sampah pasar.

Dia mengungkapkan, optimalisasi aset pasar itu dilakukan dengan mengubah hak pakai (lahan tidak bersertifikat) menjadi hak pengelolaan lahan (lahan bersertifikat. Dengan adanya sertifikat tanah ini, katanya, lokasi pasar menjadi bankabel sehingga lebih mudah untuk pembiayaan.

Terlebih, ucapnya, ke depan ditargetkan akan dibangun hunian di atas pasar. Sedikitnya, akan ada 63 lokasi pasar yang akan dibangun hunian vertikal. Saat ini, pihaknya baru menyelesaikan 15 titik pasar yang telah memiliki HPL.

“Sisanya untuk pembelian lahan untuk pengelolaan sampah serta pemotongan ayam dan teknologi lainnya. Karena Pasar Jaya juga diamanatkan untuk bisa mengelola sampah yang bersumber dari pasar. Ini akan kita siapkan lahannya,” tegasnya.