Politisi PDIP Khawatir Kenaikan Iuran BPJS jadi Beban Pemerintah Daerah

Layanan BPJS Kesehatan (foto: Parepos)

MONITOR, Jakarta – Kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan akan berpengaruh pada kenaikan tanggungan daerah. Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menilai, hal ini tentu akan sangat memberatkan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, anggaran kesehatan akan habis untuk membayar iuran BPJS Kesehatan saja. Padahal, dikatakan dia, masih ada kepentingan lain di bidang kesehatan seperti penanganan pencegahan stunting.

Ia khawatir, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini memicu reaksi masyarakat untuk kembali menuntut program Jamkesda.

“Jangan sampai kenaikan iuran justru memunculkan suara-suara untuk kembali ke Jamkesda yang lebih irit anggaran,” ujar Kariyasa saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bali, baru-baru ini.

Ia menuturkan, selama ini sistem rujukan pada BPJS Kesehatan sangat mempersulit masyarakat. Oleh karena itu, ia mengatakan undang-undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (UU JKN) perlu dievaluasi.

“Kita lihat data masyarakat miskin secara nasional mestinya tidak banyak pemerintah menanggung. Tapi (kenapa) kok besar sekali. Kemudian mengenai bagaimana sistem rujukannya juga (perlu dievaluasi),” imbuh politisi PDIP ini.