HUKUM

Negara dituntut Kembalikan Uang Jamaah Korban First Travel

MONITOR, Jakarta – Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitu derita yang kini dialami oleh puluhan ribu jamaah biro umroh First Travel. Duit yang mereka setorkan ke pihak travel tak membuahkan hasil, bahkan mirisnya aset mereka dirampas oleh Negara.

Sebagaimana diketahui, Majelis hakim memutuskan barang bukti sitaan dari pelaku yakni bos First Travel, harus dikembalikan ke negara. Sementara puluhan ribu korban harus tetap menanggung kerugian.

Melihat putusan ini, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution menyayangkan lantaran kerugian korban sepertinya tak dipertimbangkan. Ia mengatakan seharusnya majelis hakim membuat terobosan hukum dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami korban.

“Negara yang tidak mengalami kerugian, justru mendapatkan tambahan untuk kas negara. Sudah seharusnya terobosan hakim juga memikirkan kerugian yang dialami puluhan ribu korban,” kata Manager Nasution kepada MONITOR, belum lama ini.

Belajar dari kasus ini, Maneger berharap, harus ada skema khusus yang disiapkan kedepannya untuk mengantisipasi agar kasus penipuan ini tidak terulang.

“Sudah ditipu, tidak jadi berangkat ibadah dan uangnya pun tidak kembali. Perspektif korban seharusnya lebih diutamakan,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan Hidayat Nur Wahid. Wakil Ketua MPR RI ini menekankan, dalam mengambil keputusan, hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan keadilan hukum bagi jamaah korban penipuan biro travel umrah.

Ia pun meminta agar uang pembayaran jamaah umrah dikembalikan lagi kepada mereka, bukan dimasukkan ke dalam kas Negara.

“Penting keputusan MA juga hadirkan keadilan hukum, dengan tak menyita uang jemaah umrah dan memasukkannya ke kas negara, tapi kembalikan uang ke pemiliknya yaitu calon jemaah umroh,” tegasnya, Selasa (19/11).

Recent Posts

Legislator Sambut Baik Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tak Hangus, Minta Operator Segera Sesuaikan Layanan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi…

11 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Harap Semua Anak RI Bebas Stunting dan Punya Kesempatan Sekolah yang Baik di Momen HAN 2026

MONITOR, Jakarta - Masih dalam rangka Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli,…

11 jam yang lalu

Dukung Misi Dagang Gubernur Jawa Timur, CV Intiplant Agro Lestari Optimis Perluas Jaringan Bisnis Internasional di Hong Kong

MONITOR – Langkah strategis untuk membawa produk pertanian unggulan Jawa Timur merajai pasar global kembali…

19 jam yang lalu

Babinsa Diturunkan Awasi Kepatuhan Pajak, Legislator: Lebih Baik Fokus Kejar Perusahaan yang Sering Mangkir

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyoroti polemik pelibatan Bintara Pembina…

20 jam yang lalu

Integritas dan Meritokrasi Jadi Fondasi Budaya Baru Kementerian Haji dan Umrah

MONITOR, Bogor — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan integritas dan meritokrasi…

23 jam yang lalu

Bedah UU Pesantren, Guru Besar UIN Jakarta: PDF Berhak Dapat Pengakuan dan Dukungan Setara Pendidikan Formal

MONITOR, Jakarta - Pendidikan Diniyah Formal (PDF) sebagai salah satu satuan pendidikan pesantren memiliki posisi…

1 hari yang lalu