MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu melontarkan kabar mengenai desa fiktif atau desa siluman. Kabar ini pun menyita perhatian publik, pasalnya desa tersebut dinilai belum memenuhi syarat administrasi sebagai desa resmi namun mendapatkan dana bantuan desa.
Kabar ini pun mengganggu para kalangan wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho misalnya. Ia merasa terganggu dengan adanya isu desa fiktif tersebut.
Menurutnya, jika kabar tersebut tidak segera diluruskan maka dapat menyebabkan pengurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap desa-desa lainnya di Indonesia yang memang membutuhkan dana lebih untuk berkembang.
“Sudahilah desa fiktif ini, saya kira desa fiktif ini perlu diluruskan dan jadi bahan pertimbangan kita semua, karena memang desa fiktif atau desa siluman ini tidak ada. Kalau perihal penduduknya sedikit, ya memang ada,” kata Irwan saat raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Selasa (19/11).
“Saya akan pasang badan jika ada yang mau mengurangi dana desa,” tegas legislator Fraksi Partai Demokrat ini.
Irwan juga menyarankan agar Menteri Desa PDTT tidak hanya fokus pada suatu anggaran, tetapi juga fokus terhadap kebijakan yang ada. Seperti membuat kebijakan terhadap desa yang tidak bisa mendapatkan TKDD dikarenakan masih terdaftar sebagai tanah Negara.
