MONITOR, Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung perlu dievaluasi. Wacana itu terlontar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, usai melakukan Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11) kemarin.
Tito menjelaskan, evaluasi tentu dilakukan dengan menggunakan mekanisme kajian akademis, tidak hanya empirik semata.
“Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama. Nah kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” ujar Tito Karnavian kepada wartawan.
Ia mengatakan, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada secara langsung maka dibutuhkan metode penelitian melalui institusi yang reliabel.
“Metode penelitiannya juga harus (dilakukan) secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti (menyatakan) bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kita otomatis why not (kenapa tidak), ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” jelas Tito.
Lebih jauh ia menjelaskan, metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, itupun perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah, saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada langsung dan tidak,” jelas Tito.
