Ahok Ditolak jadi Petinggi BUMN, Demokrat: Harus Kurangi Kontroversi

35
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon (dok:Rmol)

MONITOR, Jakarta – Mencuatnya kabar pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai petinggi BUMN tak lepas dari penolakan publik. Sebagian masyarakat menolak keras wacana Ahok bakal menduduki posisi strategis di BUMN papan atas.

Terlebih, jika Ahok benar-benar menjadi petinggi BUMN, banyak yang menilai jajaran pegawai hingga para mafia akan ketar-ketir menghadapi kerasnya kebijakan Ahok. Hal ini pun diakui oleh Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon.

“Keras benar penolakan terhadap Ahok ini. Termasuk dari internal pegawai BUMN sendiri,” ujar Jansen dalam keterangannya, Selasa (19/11).

Jansen pun teringat pada memori penolakan seniornya, Ruhut Sitompul saat ditunjuk menjadi Ketua Komisi III DPR RI kala itu dari Fraksi Demokrat DPR. Sebagaimana diketahui, Ruhut diminta menggantikan posisi Gede Pasek Suardika, namun justru ditolak beramai-ramai oleh anggota Komisi III.

“Jadi ingat kejadian ketika dulu Demokrat mengusulkan bang Ruhut Sitompul jadi Ketua Komisi namun ditolak ramai-ramai anggota Komisi 3,” terangnya.

Ia pun menyarankan, agar semua politisi harus mengurangi sisi kontroversinya agar mudah diterima oleh lingkungannya.

“Politisi memang harus mengurangi kontroversi. Pelajaran bagi kita semua,” tuturnya.