MONITOR, Jakarta – Pakar kelautan dan perikanan yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS meminta perbankan untuk terus memberikan akses kemudahan dan suku bunga kredit rendah di sektor kelautan dan perikanan.
Menurut mantan menteri kelautam dan perikanan itu, Indonesia perlu menerapkan pembangunan perikanan budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.
“Tantangan penguatan industri kelautan dan perikanan di Indonesia, diantaranya suku bunga pinjaman bank masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, dan fungsi intermediasi (alokasi kredit) untuk sektor tersebut sangat rendah,” Katanya saat memberikan kuliah pada Sekolah Pimpinan Muda Bank Indonesia (SESMUBI) angkatan II Tahun 2019 di Gedung D kantor Bank Indonesia,Jakarta, Jumat (15/11).
Ia menjelaskan, dari total alokasi kredit perbankan nasional, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai sekitar 0,29 persen dari total nilai pinjaman Rp2,6 triliun. Sementara alokasi kredit tertinggi diberi ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,94 persen.
Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen).
“Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Rokhmin.
Sebagai informasi, Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga kredit ke sektor perikanan memang cenderung meningkat, meski tipis. Pada Januari 2019 rata-rata bunga ke segmen perikanan mencapai 10,51%, sedangkan pada Juni 2019 mencapai 10,52%. Sementara pada Mei 2019, bunga kreditnya mencapai titik paling tinggi sebesar 10,55%.
Meski demikian, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bunga kredit ke sektor perikanan sejatinya telah turun. Pada 2015 misalnya tercatat sebesar 12,90%, 2016 sebesar 11,95%, 2017 sebesar 11,27%, dan 2018 sebesar 10,51%.
MONITOR, Ciputat – Komnas Haji mempertanyakan dasar hukum, urgensi, serta landasan filosofis dan sosiologis dari…
MONITOR, Jakarta — Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memproses…
MONITOR, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari…
MONITOR, Kediri – Forum bedah buku dalam rangka pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar…
MONITOR, Depok – Anggota DPD RI, Jihan Fahira, mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mengawal kehidupan…