MONITOR, Jakarta – Siapa calon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pengganti Idham Azis yang kini menjadi Kapolri masih menjadi misteri. Sejumlah pihak meminta jika jabatan strategis di korps bhayangkara itu diemban kepada sosok yang kapabel, profesional dan dapat diterima oleh semua golongan.
Namun, munculnya wacana yang mengaitkan pencalonan Kabareskrim Polri dengan isu agama dinilai tidak perlu ditanggapi serius oleh Kapolri, Idham Azis. Selain kewenangan pengangkatan jabatan merupakan otoritas pemimpin tertinggi Polri, profesionalisme dalam bekerja seharusnya menjadi pertimbangan utama.
Demikian disampaikan oleh Pengamat intelijen dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menanggapi bahwa Polri adalah alat negara yang netral, berdiri di atas seluruh golongan dan tidak boleh diskriminatif.
Pria yang akrab disapa Simon itu mensinyalir jika wacana tersebut di atas berkaitan dengan munculnya beberapa nama calon Kabareskrim, salah satunya Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Listyo tercatat pernah menjadi Ajudan Presiden RI Joko Widodo. Ia kemudian menjabat Kapolda Banten dan terakhir sebagai Kadiv Propam Polri.
“Wacana pengangkatan jabatan di Polri dikaitkan dengan agama hanya akan memperkeruh suasana yang saat ini sudah kondusif. Sementara publik membutuhkan penegakan hukum yang profesional,” kata Simon.
Tugas Polri, lanjut Simon di masa mendatang sangatlah berat seiring dengan perkembangan teknologi informasi diikuti dengan transformasi modus-modus baru kejahatan, terutama kejahatan siber.
Berbagai kegiatan kriminal seperti pembunuhan, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, kejahatan keuangan dan sejenisnya saat ini bergerak di atas prinsip kerja teknologi informasi dengan cara memanfaatkan data-data publik yang sifatnya rahasia, seperti data pribadi. “Ancaman yang paling nyata diantaranya adalah pergerakan teroris yang juga berbasis teknologi informasi,” tandasnya.
Oleh karena itu, menurut Simon dibutuhkan Kabareskrim yang memiliki kapasitas, komitmen dan kapabilitas untuk menanggulangi kejahatan siber. Dan Kapolri haruslah mempertimbangkan hal-hal di atas, terlepas dari latar belakang agama atau suku.
“Di atas itu semua, kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih Kabareskrim adalah kesamaan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI di bidang keamanan dan penegakkan hukum,” tegasnya.
Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif adalah hal utama. Terutama dalam mendukung iklim investasi membutuhkan kepastian dan penegakan hukum.
“Kapolri saya kira kompeten dan mampu berpikir secara jernih dalam pengangkatan Kabareskrim kali ini,” pungkas Simon.
