MONITOR, Jakarta – Sejumlah kalangan wakil rakyat Jakarta menilai kekacauan yang terjadi dalam penyusunan anggaran dalam KUA-PPAS DKI 2020, disebabkan adanya over delegasi yang dilakukan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kepada bawahannya.
Apalagi, dalam pelaksanaan over delegasi tersebut dinilai berlebihan sehingga menimbulkan birokrasi yang memanjang.
Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, over delegasi ke bawah terlebih tanpa disertai pengawasan yang lebih ketat akan membuat sistem bekerja tanpa koordinasi dan kacau.
“Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Anies, dalam memimpin memiliki ketidakmampuan mengendalikan birokrasi, dan leadership yang tidak kuat,” ujar Gilbert di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Menurut Gilbert, selain adanya penurunan bagi hasil dari Pemerintah Pusat, juga terdapat penurunan PAD dari pemungutan pajak daerah. Defisit ini berdampak pada penyusunan ulang RAPBD DKI 2019.
Saat ini jelas Gilbert, pembahasan ulang akhirnya membuka kotak pandora bahwa sebenarnya Dinas/SKPD terkait umumnya bekerja dengan tiru-tempel dari yang sebelumnya, tanpa keinginan mengalokasikan anggaran kepada sektor yang sangat membutuhkan dan produktif.
“Kondisi ini terjadi di banyak SKPD, atau terjadi sistemik. Pada saat rapat anggaran tampak jelas konsep alokasi anggaran pembangunan yang tidak terarah apalagi dihubungkan dengan visi misi Anies,” jelasnya.
Untuk itulah kata Gilbert, agar Anies bisa dianggap berhasil dalam nemimpin, sebaiknya harus mengutamakan kepentingan warga dan tidak hanya sekedar mencari penilaian posiitif namun mengabaikan target utama.
“Kepemimpinan itu sangat tergantung pada sifat pribadi seseorang. Kita butuh pemimpin yang mempunyai energi atau semangat membangun yang kuat. Pemimpin yang mampu membuat gagasan menjadi tindakan atau program,” pungkasnya.
