Legislator PKB Desak Pembangunan Pelabuhan Aceh Jadi Program Prioritas Kemenhub

84

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan, khususnya di wilayah Provinsi Nanggore Aceh Darusalam (NAD) menjadi program prioritas.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud usai Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/11).

“Kami meminta agar peningkatan fasilitas pelabuhan di Aceh menjadi prioritas Kementerian Perhubungan. Hal ini untuk mendukung Program Tol Laut Aceh yang digagas Presiden Jokow Widodo (Jokowi),”kata Ruslan.

Dalam kesempatan itu, Ruslan memaparkan bahwa pelabuhan merupakan pintu utama program tol laut yang digagas Presiden Jokowi. 

Menurutnya, sarana dan prasana pelabuhan harus mendukung semua kegiatan pelabuhan, dari lalu lintas kapal, orang, maupun barang. 

“Tol laut adalah program untuk memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain melalui lautan. Program ini tidak akan ada artinya jika kemudian tidak didukung keberadaan pelabuhan dengan fasilitas memadai,” paparnya.

Pria yang akrab disapa HRD ini juga mengatakan pelabuhan-pelabuhan yang ada harus dilengkapi fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang.

Fasilitas pokok pelabuhan di antaranya alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan gelombang (breakwater), pelampung tambang (mooring bouy).

Sedangkan fasilitas penunjang atau yang biasa disebut suprastruktur, seperti dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan jalan. 

“Pelabuhan-pelabuhan di Aceh belum sepenuhnya memenuhi fasilitas pokok maupun penunjang tersebut sehingga harus ditingkatkan sebelum benar-benar menjadi pelabuhan dalam alur tol laut Aceh,” ucap  Bupati Bireuen periode 2012-2017 tersebut.

Politikus PKB itu pun meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya selain peningkatan fasilitas, juga diharapkan diikuti dengan pembangunan infrastrukur jalan maupun jembatan, serta revitalisasi terminal tipe A.

“Pemasangan fasilitas jalan raya termasuk lampu penerang sepanjang pantai timur, utara dan tengah juga harus dilakukan segera,” tambah HRD. 

“Tidak mungkin akan ada investasi bila pemerintah tidak memperhatikan 3 hal, yakni infrastruktur yang memadai, kepastian hukum dan keamanan dari pemerintah,” pungkas dia.