MONITOR, Jakarta – Ketika memaparkan anggaran pertahanan di Komisi I DPR-RI, Senin kemarin,11 November 2019, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan rincian anggaran dapat disampaikan dalam rapat tertutup.
Hal tersebut disampaikan Prabowo merespon pandangan dan atau pertanyaan dari para anggota dewan dimana dalam rapat tersebut salah satu anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan Efendi Simbolon yang meminta agar Menhan menjelaskan rincian anggaran pertahanan.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan respon Prabowo menunjukan kepiawaiannya. “Respon Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan ES yang meminta uraian anggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak. Karena itu, di awal kepemimpinannya sebagai Menhan, Prabowo telah mampu “membaca” peta politik para aktor politik di parleman,” kata Emrus di Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Menurut direktur eksekutif EmrusCorner itu, penolakan Menhan ini sangat tepat karena alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga, dan dikaitkan dengan postur keseluruhan APBN, sebaiknya dibahas dalam sidang tertutup di Komisi I DPR-RI.
“Sebab, sangat tidak produktif jika rincian anggaran pertahanan dibahas di sidang terbuka, sehingga berpotensi menjadi “konsumsi” publik dan dunia internasional yang sangat-sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan petahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, teman-teman anggota legislatif harus menyadari bahwa rincian alokasi angggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi pertahanan itu sendiri,” terang Emrus.
Emrus menambahkan kalapun ada suatu negara membuka anggaran pertahanannya di website yang dapat diakses oleh publik, itu pasti disengaja sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka. “Tidak ada perilaku politik pertahanan yang tidak direncanakan. Semua by design,” katanya.
“Sekali lagi saya mau katakan, jika ada negara secara terang benderang menyampaikan anggaran pertahanannya ke ruang publik, itu dipastikan sebagai bagian dari strategi pertahanan itu sendiri. Itu sengaja dibuka karena mereka sudah melakukan analisis mendalam tentang kekuatan pertahanan mereka dibanding negara lain sebagai kompetitor di bidang petahanan,” tegas Emrus.
Karena itu, lanjut dosen ilmu politik Universitas Pelita Harapan tersebut ketika Menhan menolak pembahasan rincian anggaran pertahanan dalam sidang terbuka, suatu hal yang sangat strategis dalam manajemen pertahanan di negeri ini.
Sebaliknya, jika Prabowo tergiring atas pandangan ES, masalahnya akan lain dalam konteks pengelolaan petahanan di negara kita dan sekaligus bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan yang sangat tidak produktif di ruang publik, alias “gorengan” politik. “Untuk itu, dalam konteks perbebatan di komisi satu tersebut, saya sangat mengapresiasi Menhan, Prabowo Subianto,” ujarnya.
Emrus juga mengucapkan selamat buat Prabowo Subianto, sembari menyarankan agar tetap senantiasa membaca “permainan” politik yang terkandung pada setiap pesan komunikasi politik yang dilontarkan oleh para aktor politik di parlemen.
