MONITOR, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono mendukung adanya inisiasi dari Komisi V DPR untuk membentuk rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Ia berpandangan, regulasi atau payung hukum terkait pelaksanaan pemindahan IKN perlu segera dirumuskan dan diterbitkan.
“Saya kira itu harus. Karena kita (pemerintah) tidak akan bisa bekerja tanpa adanya UU,” kata Basuki kepada awak media disela-sela rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (12/11).
Sebab, Basuki mengingatkan hingga saat ini regulasi yang ada terkait dengan letak Ibu Kota Negara masih berada di Jakarta.
“Karena sekarang ini dalam UU nya Ibu Kota sekarang ini masih Jakarta. Sekarang tentunya harus dibuat UU-nya untuk mencabut ketentuan itu dan memindahkannya,” papar dia.
Selain itu, Basuki mengatakan bahwa RUU IKN usulan pemerintah menjadi kewenangan dari Bapppenas. Sementara kementerian yang dipimpinnnya, lebih bersifat teknis.
“Karena itu, harus untuk segera mengeksekusi itu, dan saya kira desember ini mungkin sudah masuk (RUU nya),” pungkas Basuki.
Seperti diberitakan sebelumnya, usulan agar DPR menginisiasi RUU tentang Ibu Kota Negara Baru berasal dari usulan Anggota Komisi V asal Dapil Kalimantan Timur Irwan.
Menurut Irwan, pada tahun depan Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai program pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Sehingga, sangat penting untuk kita mendorong lahirnya UU IKN dari Komisi V,” kata politisi Demokrat tersebut.
Kemudian Irwan melanjutkan terkait Infrastruktur Sumber Daya Air, Konektivitas (Jalan dan Jembatan), permukiman dan Perumahan di Kaltim akan jadi prioritas.
“Kita perjuangkan dan kawal sekeras-kerasnya, sehormat-hormatnya. Dan infrastruktur 10 Kabupaten/Kota di Kaltim harus terkoneksi dan terintegrasi dengan pembangunan IKN,” demikian dikatakan Irwan.
