Bamsoet: Sosialisasi Empat Pilar MPR Perlu Masuk ke Penjuru Daerah

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak seluruh anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI untuk menyamakan persepsi mengenai arah dan kebijakan perjuangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan.

Khususnya, sambung dia, dalam menyikapi pelaksanaan wewenang dan tugas MPR RI ke depan terkait rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara dan penataan sistem ketatanegaraan.

“Pada tahap awal, saya menyarankan Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI menyusun dulu substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, tanpa harus dibebani perdebatan bentuk hukumnya. Substansi tersebut perlu diarahkan hanya memuat kebijakan strategis yang akan menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/11)

“Dengan hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengikis Sistem Presidensial ataupun mengurangi ruang kreatifitas presiden untuk menerjemahkannya ke dalam program-program pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, terkait kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah mendorong para anggota MPR RI, khususnya dari Fraksi Golkar, untuk tidak hanya mendatangi ibukota provinsi, atau kabupaten dan kota yang dekat saja.

“Fraksi Partai Golkar perlu memberikan contoh baik bagi anggota MPR RI lainnya dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat ke seluruh Kabupaten dan Kota, menyeberangi lautan, menyusuri sungai, masuk hutan, menempuh perjalanan darat berjam-jam,” papar dia.

Dalam kesempatannya itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menekankan pentingnya Badan Sosialisasi menggali metode yang tepat, mengingat Empat Pilar MPR, khususnya Pancasila sebagai sistem nilai bukan sekadar bahan untuk dihafal saja.

Melainkan, imbuh dia, juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri orang Indonesia. Dengan perkataan lain, Pancasila perlu menjadi bagian dari kepribadian orang Indonesia.

“Cara-cara konvensional dengan menyampaikan semacam ceramah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain perlu dikaji efektifitasnya,” terangnya.

“Kelemahan kita dalam merawat dan mentransformasikan ideologi kebangsaan adalah karena kita kurang mampu mengkontekstualisasikan rumusan-rumusan ideal abstrak menjadi praktik-praktik kolektif kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Ini yang harus mampu dilakukan oleh Badan Sosialisasi MPR RI,” pungkas Bamsoet.