MONITOR , Jakarta – Rencana Presiden Jokowi untuk menambah posisi wakil menteri (Wamen) di kabinet Indonesia maju terus mendapat perhatian di ruang publik.
Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno misalnya. Ia mengatakan bahwa terkait dengan rencana tersebut tentunya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga akhirnya banyak menimbulkan persepsi di publik sendiri.
Bila dilihat dari sudut pandang akselerasi kinerja kabinet dalam melakukan capaian hasil sesuai visi misi presiden, tentunya jabatan atau posisi Wamen menjadi keniscayaan.
“Penambahan wamen tersebut kita harapkan bagian dari upaya akselerasi pencapaian target-target strategis yang disampaikan Presiden, seperti lahirnya sejumlah omnibus law, perbaikan koordinasi lintas kementerian, terjaminnya inplementasi dan eksekusi program kerja, dan sebagainya,” kata Hendrawan kepada awak media, Minggu (10/11).
Akan tetapi, imbuh Hendrawan, bila melihat penambahan Wamen dari sudut pandang keekonomisan, tentu hal rencana tersebut akan menambah biaya birokrasi yang akan tinggi.
“Kalau tidak dikaitkan dengan target-target pembenahan regulasi dan institusi, penambahan wamen tentu menambah rentang dan biaya birokrasi, dan mengekalkan ekonomi biaya tinggi,”sebut Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Dalam kesempatan itu, ia pun menghimbau agar partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bisa bersinergi sehingga menghasilkan birokrasi yang bagus. Dia pun juga berharap agar Jokowi-Ma’ruf bisa sukses dalam 5 tahun pemerintahannya.
Sebelumnya diberitakan, Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menilai rencana itu bisa mengganggu birokrasi, apalagi jika hanya memenuhi politik akomodasi. Kabinet gemuk Jokowi ini dianggap bakal menyulitkan birokrasi yang minim struktur tapi kaya fungsi.
“Dengan penambahan wamen yang sangat banyak, tentunya akan berpengaruh terhadap kelincahan birokrasi. Apalagi kalau rekrutmen itu didasarkan atas kepentingan politik akomodasi belaka. Ini akan mengganggu kinerja birokrasi,” kata Siti kepada wartawan, Sabtu (9/11).
