MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengajak Bank Dunia untuk bersama-sama menciptakan tongkat sihir untuk desa. Tongkat sihir yang dimaksud, adalah konsep yang dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan stunting, khususnya di perdesaan.
Hal tersebut dikatakan saat menerima kunjungan dari Global Director for Social Development in the World Bank’s Sustainable Development Practice Group, Louise Cord di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (8/11).
“Bagaimana untuk kita ciptakan tongkat ajaib menggunakan pikiran, logika, dan data. Kita olah menjadi sedemikian rupa menjadi tongkat ajaib, menjadi simsalabim abrakadabra, stunting berkurang. Selama ini kita sudah membangun pondasi yang kuat. Kita ingin pondasi ini berguna dan efisien, sehingga kita butuh tongkat abrakadabra,” ujarnya.
Halim mengatakan, sebagaimana arahan dari Presiden RI, Joko Widodo bahwa program-program pemerintah akan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga program pembangunan infrastruktur dan lain-lain, akan diarahkan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM.
“Terdapat dua hal prioritas utama dalam peningkatan SDM ini. Pertama penurunan jumlah stunting, dan yang kedua percepatan pengurangan kemiskkinan. Dan yang tidak kalah penting adalah penguatan ekonomi,” ujarnya.
Dalam pengentasan stunting dan kemiskinan di perdesaan tersebut, menurutnya, butuh kerjasama dari berbagai pihak termasuk bank dunia dan swasta. Ia berharap, kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Bank Dunia yang selama ini dilakukan dapat terus berjalan dengan menciptakan inovasi baru untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting.
“Kita harap jika desa memiliki lima klaster yakni desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal, kita ingin perkembangannya bisa lompat. Dari desa sangat tertinggal tidak naik satu tangga menjadi desa tertinggal, tapi bisa lompat menjadi desa maju,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan melakukan penyempurnaan data agar program dan pengawasan dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, ia juga menginginkan sebuah sistem yang dapat menangani secara cepat terkait permasalahan-permasalahan darurat seperti halnya bencana alam.
“Sehingga kelaparan, stunting, penurunan kesehatan, situasi sosial yang terjadi bisa kita lakukan percepatan dalam pengawasan termasuk bencana. Tentu kita akan bersinergi dengan para pihak terkait. Misalnya soal penanganan bencana, kita akan sinergikan dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” ujarnya.
