MONITOR, Depok – Penertiban lahan pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tahap pertama telah dilakukan, dimulai sejak Kamis (7/11) kemarin, proses penertiban yang rencananya digelar selama 7 hari tersebut nampak lancar dan tanpa kendala berarti. Pembangunan kampus yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tersebut kini pun tengah dikebut pengerjaannya.
Hadir di kawasan pembangunan kompleks UIII, Rektor UIII Komaruddin Hidayat menjelaskan pentingnya pembangunan Universitas yang digadang-gadang bakal menjadi pusat studi Islam dunia tersebut. Selain dapat memberikan kontribusi nasional, UIII juga diharapkan memberikan kontribusi secara Internasional.
“Banyak anak-anak Indonesia yang menerima beasiswa dari negara yang tidak lebih kaya dari kita, dan itu berjalan selama bertahun-tahun. Misal dari Mesir, Sudan, Maroko, Tunisia dan Banglades,” ujar Komaruddin Hidayat, Jumat (8/11).
Namun, lanjut Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, ketika mahasiswa dari negera-negara pemberi beasiswa tersebut ingin belajar ke Indonesia, negara dan institusi pendidikan nasional belum memiliki sekema beasiswa yang mumpuni untuk orang asing. Selain itu, belum ada kampus yang memang berstandar internasional.
“Jadi selama ini kita menerima tetapi tidak pernah memberi. Padahal kita lebih kaya negaranya. Kalau kita menerima beasiswa dari Amerika dan Inggris, atau Jerman dan Australia ya wajar saja, tetapi mereka semua juga tertarik untuk belajar tentang Indonesia di Indonesia,” tuturnya.
Untuk kancah nasional, Komaruddin berharap kehadiran UIII dapat memberikan kontribusi yang besar, diantaranya dapat menjadi rujukan kajian ilmu keislaman oleh kampus-kampus di Indonesia. “Kita nanti memiliki pusat bahasa, Bahasa Arab, Bahasa Inggris. Nah ini yang mengambil manfaat kan bukan mahasiswa di sini saja, tetapi guru-guru atau dosen-doesen dan pondok pesantren juga bisa menerima manfaat dari sini,” terangnya.
Untuk pembebasan lahan, pihaknya telah menempuh prosedur yang berlaku, baik secara sosial maupun hukum. Dimana pihak Kementerian Agama telah memberikan ganti kerahiman kepada warga yang sebelumnya menempati lahan yang secara hukum adalah Barang Milik Negara (BMN) dengan sertifikat hak pakai Nomor 0002 atas nama Kementerian Agama.
“Tanah ini posisinya sudah resmi clear ini tanah negara, yang tadinya itu RRI kemudian dialihkan untuk universitas, yang menjadi persoalan adalah ada beberapa orang-orang yang dulu itu kan menggarap, mungkin karena tanah kosong biasa terjadi dimana-mana,” tandas mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tersebut.
Sebagai informasi, penertiban tahap satu pembangunan Kampus UIII tersebut mencakup area seluas 142,5 ha dengan status BMN atas nama Kementerian Agama RI. Semula lahan tersebut atas nama Departemen Penerangan RI Cq. RRI dengan sertifikat hak pakai No. 001/Cisalak tahun 1981.
