Kantor layanan BPJS Kesehatan (dok: detik.com)
MONITOR, Jakarta – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di setiap kelas membuat Politisi Demokrat angkat bicara. Sebut saja Ferdinand Hutahean, ia baru-baru ini menyoroti besaran gaji Direksi BPJS Kesehatan yang tak seimbang dengan kinerja mereka dalam membuat sistem yang adil.
Ia menilai, sistem yang digunakan BPJS justru semakin membebani rakyat. “Gaji Direksi BPJS Kesehatan RI kabarnya Rp.200 Jt/bln. Besar sekali untuk direksi yang kerjanya cuma menerima uang iuran dari bank dan mentransfernya ke RS sebagai pembayaran,” kata Ferdinand, Rabu (6/11).
“Direksi tidak kreatif mencari atau mengembangkan cara supaya uang iuran bertambah tanpa bebani rakyat,” tambahnya.
Dengan porsi kewajiban yang tak seimbang, Ferdinand menyarankan agar Jokowi mengganti jajaran Direksi BPJS. Menurutnya, BPJS saat ini membutuhkan para atasan yang mau kerja capek dan tidak malas membuat gagasan kreatif.
“Pak Pres Bapak Jokowi, mohon kiranya Direksi BPJS Kesehatan RI segera diganti. Angkat Direksi dari orang-orang yang mau capek, tidak malas dan rajin serta kreatif. Soal BPJS ini butuh orang-orang yang berdedikasi melayani, bukan orang yang hanya ingin jabatan,” tandasnya.
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…
MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…