Kantor layanan BPJS Kesehatan (dok: detik.com)
MONITOR, Jakarta – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di setiap kelas membuat Politisi Demokrat angkat bicara. Sebut saja Ferdinand Hutahean, ia baru-baru ini menyoroti besaran gaji Direksi BPJS Kesehatan yang tak seimbang dengan kinerja mereka dalam membuat sistem yang adil.
Ia menilai, sistem yang digunakan BPJS justru semakin membebani rakyat. “Gaji Direksi BPJS Kesehatan RI kabarnya Rp.200 Jt/bln. Besar sekali untuk direksi yang kerjanya cuma menerima uang iuran dari bank dan mentransfernya ke RS sebagai pembayaran,” kata Ferdinand, Rabu (6/11).
“Direksi tidak kreatif mencari atau mengembangkan cara supaya uang iuran bertambah tanpa bebani rakyat,” tambahnya.
Dengan porsi kewajiban yang tak seimbang, Ferdinand menyarankan agar Jokowi mengganti jajaran Direksi BPJS. Menurutnya, BPJS saat ini membutuhkan para atasan yang mau kerja capek dan tidak malas membuat gagasan kreatif.
“Pak Pres Bapak Jokowi, mohon kiranya Direksi BPJS Kesehatan RI segera diganti. Angkat Direksi dari orang-orang yang mau capek, tidak malas dan rajin serta kreatif. Soal BPJS ini butuh orang-orang yang berdedikasi melayani, bukan orang yang hanya ingin jabatan,” tandasnya.
MONITOR - Bagi Nursyahwa Syakila, Al-Qur’an bukan sekadar bacaan. Sejak usia 7 tahun, ayat-ayat Al-Qur’an…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau jemaah umrah yang belum berangkat ke…
MONITOR, Jakarta — Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) selama hampir dua tahun sejak dibentuk…
MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan industri kecil dan menengah (IKM) kosmetik nasional…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama memperkuat perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari…