Nono Sampono Sebut Pilkada Adalah Sistem Demokrasi yang Terbaik

32
Senator DPD RI Nono Sampono dalam diskusi Dialog Kenegaraan bertajuk 'Pilkada Serentak dan Tantangan Membangun Daerah', di Kompleks Parlemen (dok: Rizal/ Monitor)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono memuji sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini. Menurutnya, praktik sistem demokrasi sudah menduduki posisi teratas dalam menerjemahkan sistem demokrasi itu sendiri.

“Ini luar biasa,” kata Nono dalam diskusi Dialog Kenegaraan bertajuk ‘Pilkada Serentak dan Tantangan Membangun Daerah’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11).

Nono juga menegaskan, perhelatan Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi itu sendiri, pesta demokrasi untuk memilih pimpinan di daerah dan tujuannya agar menemukan pimpinan yang terbaik dari mana pun asalnya. Hal itu jelang akan digelarnya Pilkada serentak 2020 yang akan diikuti oleh 270 daerah di Indonesia.

Dengan Pilkada, imbuh Nono, sistem demokrasi menjadi kokoh dan kuat, seperti sistem yang sudah kita praktekkan. Karena itu, menurutnya sistem demikian menjadi pilihan karena dianggap yang terbaik, meski masih ada bebarapa catatan-catatan kritis yang disampaikan elemen masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui ada hal-hal yang perlu diperbaiki. “Tetapi untuk sementara ini kita sepakat, mulai dari Bupati, Walikota, maupun Gubernur sampai Presiden bahwa rakyat lah yang memilih secara langsung,” ujar senator asal Maluku ini.

Sementara itu, terkait persoalan yang masih muncul dalam setiap Pilkada, Nono melihat tak lepas dari masalah ekonomi dan sosial pendidikan sebagaimana yang dulu pernah disampaikan proklamator Bung Hatta.

“Demokrasi ini bisa berjalan dengan baik kalau dua hal bisa terpenuhi,” ujarnya mengutip pernyataan Bung Hatta.

Menurut Nono, ekonomi dan pendidikan masih belum beres, maka akan selalu bermunculan persoalan, dan persoalan itu adalah persoalan bersama. Selain masalah ekonomi dan pendidikan, dia juga menyebut masih ada hal lain yang sering membuat pilkada bermasalah, yaitu basic dari masyarakat Indonesia yang agak berbeda dengan basic masyarakat di Eropa.

“Kalau masyarakat Eropa itu lebih berbasis individual , sedangkan basic dari masyarakat kita ini adalah komunal. Apa kata pemimpinnya, ya dikerjakan, apalagi daerah-daerah Timur, apa kata pimpinannya ya diikuti, bahkan sistem noken di Papua, kepala suku mengatakan apa, maka yang lainnya ikut saja,” pungkasnya memberi contoh.