MONITOR, Jakarta – Kenaikan iuran bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan tak membuat banyak masyarakat menjerit. Tak hanya masyarakat biasa, para anggota dewan penghuni Senayan pun turut menanggapi kenaikan iuran yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2020 itu.
Fadli Zon misalnya. Waketum DPP Gerindra ini mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi direksi dan kelembagaan BPJS Kesehatan RI.
“Bagaimanapun lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, bukan di bawah Kemenkes RI. Saya usul, ada beberapa hal yang harus segera dievaluasi oleh Presiden,” kata Fadli Zon, dalam keterangannya, Rabu (6/11).
Fadli Zon yang kini menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini menilai, BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik, bukan BUMN atau perusahaan. Menurutnya sangat tidak pantas jika Direksi BPJS digaji seperti halnya CEO atau direksi bank.
“Apalagi, lembaga ini terus-menerus defisit. Ini yang mencederai kepercayaan publik pada lembaga tersebut,” kritik Fadli Zon.
Selain itu, ia menilai sudah saatnya transparansi tata kelola BPJS Kesehatan memanfaatkan teknologi digital. Bila perlu, kata dia, setiap peserta punya mobile account yang bisa mengecek detail klaim yang diterima pada tiap transaksi.
“Bukan hanya kapan harus bayar iuran saja,” terangnya.
Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi jika selama ini peserta tidak bisa memantau jumlah biaya yang sudah diklaimnya. Rakyat, dikatakan Fadli, juga tidak tahu persis manfaat atau fasilitas apa yang bisa diklaim, serta mana yang tidak.
