MEGAPOLITAN

APBD DKI jadi Sorotan, Gerindra Klaim Semua Serba Transparan

MONITOR, Jakarta – Polemik Anggaran DKI saat ini tengah jadi sorotan. Itu terjadi usai ditemukannya anggaran fantastis untuk pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82 miliar. Kejadian ini membuat masyarakat DKI harap-harap cemas. Mereka menuntut agar proses penyusunan anggaran APBD DKI lebih transparan.

Menanggapi hal ini, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta justru menyebut proses pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta sudah sangat transparan.

DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menyebut proses pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 berjalan dengan transparan.

“Secara umum, seluruh komisi yang saya pahami sangat terbuka. Karena selalu pimpinan komisi mengatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Semua orang bisa pantau dan lihat,” ucap Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, saat konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, tidak ada rapat pembahasan anggaran yang ditutup-tutupi. Maka, hal itu jadi parameter Gerindra menyebut proses pembahasan anggaran memang berlangsung transparan.

“Itu dasar dari apa yang kita katakan transparan dalam proses pembahasan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dikuliti satu per satu dari judul sampai angka,” kata Taufik.

Hal ini berbeda dengan beberapa fraksi, khususnya PSI yang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengunggah rencana anggaran. Bagi Taufik, tidak ada kewajiban pemerintah daerah melakukan itu.

“Tapi bahwa sesuatu yang belum matang diupload (malah) jadi masalah itu. Kan belum ada pegangan hukumnya, justru menurut saya, kalau mau mendiskusikan di forum, jangan dilapor ke teman-teman wartawan gitu loh,” kata Taufik.

Taufik mengaku pernah menemukan kejanggalan anggaran. Namun, dia memilih untuk menyampaikan langsung kepala pimpinan lembaga yang menangani.

“Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp 1,2 triliun, tapi saya nggak buka ke publik,” kata Taufik.

Bagi Taufik, membuka masalah rencana anggaran ke publik bukan sesuatu yang istimewa. Memang, hal itu boleh dilakukan, namun tidak perlu berlebihan.

“Sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit. Nggak apa genit, boleh, nggak ada masalah,” pungkasnya.

Recent Posts

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

3 jam yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

22 jam yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

1 hari yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

1 hari yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

1 hari yang lalu

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…

1 hari yang lalu