APBD DKI jadi Sorotan, Gerindra Klaim Semua Serba Transparan

MONITOR, Jakarta – Polemik Anggaran DKI saat ini tengah jadi sorotan. Itu terjadi usai ditemukannya anggaran fantastis untuk pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82 miliar. Kejadian ini membuat masyarakat DKI harap-harap cemas. Mereka menuntut agar proses penyusunan anggaran APBD DKI lebih transparan.

Menanggapi hal ini, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta justru menyebut proses pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta sudah sangat transparan.

DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menyebut proses pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 berjalan dengan transparan.

“Secara umum, seluruh komisi yang saya pahami sangat terbuka. Karena selalu pimpinan komisi mengatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Semua orang bisa pantau dan lihat,” ucap Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, saat konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, tidak ada rapat pembahasan anggaran yang ditutup-tutupi. Maka, hal itu jadi parameter Gerindra menyebut proses pembahasan anggaran memang berlangsung transparan.

“Itu dasar dari apa yang kita katakan transparan dalam proses pembahasan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dikuliti satu per satu dari judul sampai angka,” kata Taufik.

Hal ini berbeda dengan beberapa fraksi, khususnya PSI yang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengunggah rencana anggaran. Bagi Taufik, tidak ada kewajiban pemerintah daerah melakukan itu.

“Tapi bahwa sesuatu yang belum matang diupload (malah) jadi masalah itu. Kan belum ada pegangan hukumnya, justru menurut saya, kalau mau mendiskusikan di forum, jangan dilapor ke teman-teman wartawan gitu loh,” kata Taufik.

Taufik mengaku pernah menemukan kejanggalan anggaran. Namun, dia memilih untuk menyampaikan langsung kepala pimpinan lembaga yang menangani.

“Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp 1,2 triliun, tapi saya nggak buka ke publik,” kata Taufik.

Bagi Taufik, membuka masalah rencana anggaran ke publik bukan sesuatu yang istimewa. Memang, hal itu boleh dilakukan, namun tidak perlu berlebihan.

“Sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit. Nggak apa genit, boleh, nggak ada masalah,” pungkasnya.