MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diingatkan untuk menyoroti sejumlah aspek dalam penyusunan program kerjanya, salah satunya memperjuangkan peningkatkan kesejahteraan para buruh tani.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (5/11).
Menurut Dedi, dari para buruh tani-lah ketahanan pangan Indonesia dapat terbangun, namun kenyataannya kesejahteraan buruh tani masih jauh dari layak.
Petani, tegas mantan bupati Purwakarta itu kerap dipandang sebelah mata di masyarakat, padahal mereka punya peran yang sangat signifikan.
“Lindungi buruh tani, berikan dia jaminan kesehatan yang memadai, rumah dan pendidikan tinggi yang baik. Karena ini yang berperan besar dalam swasembada pangan,” tegasnya.
Karena itulah, Dedi ketika berbicara pertanian, seharusnya bicara lintas sektor dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Politikus Golkar itu cukup prihatin tidak adanya data yang sinkron tentang jumlah dan keberadaan buruh tani. Bahkan, ia mengaku sulit untuk mendapatkan data di kepala desa atau kelurahan.
“Hal pertama yang harus dibangun dalam peningkatan kesejahteraan buruh tani adalah membangun database dan sinergi yang baik lintas lembaga. Terlebih saat ini, buruh tani juga terancam keberadaannya karena semakin maraknya pihak-pihak yang ingin mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri atau properti,” paparnya. “Termasuk, tidak banyak kepala daerah yang sadar akan pentingnya lahan pertanian dan tergoda nafsu politik guna mengubah lahan tani menjadi industri,” ketusnya.
Masih dikatakan legislator dapil Jawa Barat VII ini menegaskan, kondisi ini harus menjadi perhatian Menteri Pertanian yang baru.
“Dalam sektor hulu, harus ada perhatian. RT RW-nya pun harus dievaluasi karena hawa nafsu politik kerap mengubah area pertanian menjadi area industri dan properti,” kritisi mantan Bupati Purwakarta ini.
Usai menerima masukan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan akan menindaklanjutinya dalam rapat internal di Kementan. Sehingga diharapkan sinergi yang baik antara Komisi IV DPR RI dengan Kementan dapat terus dibangun guna menghasilkan output yang bermanfaat di masyarakat.
