Hadiri IPU di Tokyo, Puan Maharani: Hasil Pertemuan Harus Sejalan Ditingkat Eksekutif

Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Poskota)

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani yang memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) menyampaikan bahwa perdagangan antara negara selayaknya harus selalu berpegang pada kepentingan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Puan dalam pertemuan yang dihadiri Ketua-Ketua Parlemen negara anggota G20 untuk ke-6 kalinya yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang.

Ia meyakini bahwa parlemen dapat berperan dalam meningkatkan perdagangan inklusif terutama dalam hal akses dan partisipasi UMKM dalam global _value chain_, serta peningkatan peran wirausaha perempuan dalam perdagangan.

“Sehingga, kesepakatan–kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan parlemen–parlemen negara G20 harus sejalan dengan kesepakatan di level eksekutif,” kata Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel (Wakil DPR RI/Korinbang), dan Anggota DPR RI, Dolfie O.F.P. (F-PDIP), dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (5/11).

Untuk diketahui, pertemuan yang merupakan kerjasama IPU dan Parlemen Jepang ini dilaksanakan di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang.

Pertemuan yang dihadiri 18 negara dan 2 Organisasi Internasional (Parlemen Uni Eropa dan IPU) melakukan pertemuan dialog untuk mencari kesepahaman dalam menyikapi pelemahan sistem perdagangan multilateral.

Setidaknya, ada tiga isu yang menjadi fokus bahasan tahun ini, yaknis mengenai sistem perdagangan yang berkeadilan, inovasi teknologi yang berpusat pada manusia dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).

Dalam sidang P-20 ini, Puan Maharani juga mendapat kesempatan menjadi salah satu Keynote Speaker di Sesi 3 dan menyampaikan berbagai upaya nasional untuk akselerasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dukungan bagi sarana implementasi yang efektif dari sisi pendanaan.

“Indonesia telah melakukan berbagai upaya inovasi  pembiayaan pembangunan. TPB merupakan agenda yang membutuhkan komitmen multistakeholders yang kuat,” papar politikus PDI Perjuangan itu.

“Komitmen tersebut harus juga diikuti dengan upaya membangun tata kelola dunia yang dapat meningkatkan kapasitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang seimbang, sehingga setiap negara memiliki derajat kemajuan yang setara,” tambahnya.

Sementara itu, di sesi 2, sidang membahas mengenai inovasi dan pemanfaatan teknologi. Salah satu poin yang mendapatkan perhatian delegasi adalah pemanfaatan teknologi selayaknya dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Di sela-sela sidang, Ketua DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Australia (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah) dan Ketua Parlemen Korea Selatan.  Pertemuan membahas berbagai peluang kerjasama antar parlemen.

Ketua-ketua parlemen menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama Indonesia. 

Hal ini tidak hanya merefleksikan kemajuan kesetaraan gender tetapi juga kemajuan demokrasi.