MONITOR, Myanmar – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengusulkan dua kegiatan dalam pembangunan desa untuk dimasukkan dalam Framework Action Plan dalam pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan 2021-2025 yaitu ASEAN Rural Benchmarking study dan Rural Development-Themed of Student Mobility (KKN Tematik Pembangunan Perdesaan).
Hal tersebut disampaikan saat hadir sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam acara Shaping Resilient Rural Communities Towards The Attainment Of SDGS. The 16th ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication 16th SOMRDPE. Dengan tema: 16th ASEAN SOMRDPE: Shaping Resilient Rural Communities Towards The Attainment of SDGS di Nay Pyi Taw, Myanmar (4/11).
Anwar menjelaskan, sebelumnya, Kemendes PDTT sudah melakukan program Benchmarking ini ke beberapa negara antara lain Tiongkok, India, Korea, dan Thailand. Program ASEAN Rural Benchmarking Study ini diharapakan dapat meningkatkan kompetensi SDM diperdesaan, khususnya para kepala desa, penggiat desa, dan pendamping desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa, dan memunculkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa serta dapat membangun jaringan pengetahuan dan membuka pasar antar kepala desa, penggiat desa, dan pendamping desa dengan mitra luar negeri.
“Pada program ASEAN Rural Benchmarking Study ini dimana pemerintah desa dan pelaku ekonomi desa mendapat perspektif dan pendekatan inovatif baru dari negara-negara yang dikunjungi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengelolaan perdesaan dan aktivitas ekonomi warga desa,” ujarnya.
Anwar melanjutkan, kegiatan kedua yang diusulkan yaitu Rural Development-Themed of Student Mobility (KKN Tematik Pembangunan Perdesaan). Dimana sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas se-ASEAN akan diundang untuk melakukan KKN dan terjun langsung ke desa-desa, mendapatkan pengalaman langsung dan bahan penelitian untuk pengembangan perdesaan.
Kemendes PDTT memiliki Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES) dan sudah bekerjasama dengan 99 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Indonesia yang fungsinya untuk peningkatan kapasitas SDM di desa-desa dan peningkatan aktivitas perekonomian di desa.
Selain dua usulan tersebut, Anwar menambahkan agar melibatkan sektor swasta dan kerjasama pembangunan perdesaan untuk pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals).
“ASEC sebaiknya membentuk semacam ‘Knowledge Center’ untuk mengakomodir berbagai praktik cerdas yang telah ada di Asean Member States (AMS) sebagai sumber solusi bagi masalah-masalah pembangunan perdesaan, seperti pengangguran, urbanisasi,” pesannya.
Selain itu, agenda prioritas Indonesia yaitu jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, Sekjen Anwar Sanusi didampingi Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Suprapedi dan Kepala Sub Direktorat Pembangunan Sosial ASEAN, Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Heru Prayitno.
Acara ini diikuti oleh para pejabat tinggi di berbagai Kementerian di negara ASEAN yang menangani pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan. Beberapa negara yang ikut diantaranya Indonesia, Brunei Darussalam, Cambodia, The Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam.
