Banyak Polisi jadi Pejabat Publik, Pengamat: Itu Hak Konstitusional

MONITOR, Jakarta – Sederet petinggi Polri mengisi berbagai jabatan menteri dan lembaga tinggi nomor satu di negeri ini. Terbaru adalah Komjen Pol. Mochamad Iriawan alias Iwan Bule yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Sabtu (2/11/2019).

Sebelum Iwan Bule, eks petinggi Polri lainnya yang menduduki jabatan penting di negeri ini adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Mendagri) dan Irjen Pol. Firli Bahuri (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK). Sejumlah jenderal polisi yang sudah menjadi pemimpin lembaga tinggi antara lain Komjen Heru Winarko (Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN), Komjen Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT), Komjen (Purn) Budi Waseso (Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik/Bulog).

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik yang juga direktur eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, termasuk dari polisi, sepanjang sesuai dengan UU yang berlaku, memiliki kapabilitas, profesionalitas dan terutama berintegritas kukuh.

“Jadi, menduduki jabatan publik itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara,” kata Emrus, Selasa (5/11/2019) menaggapi pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang menilai Jokowi terlalu memanjakan polisi dengan jabatan publik.

“Itu lantaran hanya melihat dari satu sisi saja, sehingga sama sekali belum paripurna, yaitu dari aspek jumlah saja. Itupun hanya dari sisi jumlah polisi yang menduduki jabatan publik di masa lalu yang hanya membandingkan dengan jumlah yang ada saat ini,” tegasnya.

Menurut Emrus, sebenarnya dari aspek jumlah dari suatu latar belakang tertentu untuk duduk menjadi pejabat publik, sangat tidak penting dan tidak bermakna untuk diperbincangkan di ruang publik dan sama sekali belum begitu bermanfaat mewujudkan Indonesia maju.

Justru yang sangat penting dan urgen kita berbincangkan dari aspek kapabilitas, profesionalitas, integritas dan aseptabilitas setiap calon dan yang sudah menjadi pejabat publik dari manapun latarbelakangnya, tak terkecuali dari polisi. Ini jauh lebih produktif

“Sekedar mengikuti alur pikir yang digunakan pengamat tersebut, sebenarnya tesis yang dikemukakan sangat- sangat lemah dan cenderung subyektif. Sejumlah faktor yang jauh lebih substabsial dan penting belum disinggung sama sekali,” ujar Emrus.

“Bila kita memahami pola pikir pengamat tersebut dari aspek jumlah polisi yang duduk di jabatan publik, tanpa dibandingkan dengan jumlah pejabat publik yang berlatarbelakang dari instansi yang budaya kerjanya dengan sistem komando serta yang bersumber dari masyarakat sipil, publik bisa saja menyimpulkan dari satu sisi saja, seolah pandangan pengamat tersebut sebagai satu-satunya “kebenaran”. Dari aspek komunikasi, ini disebut sebagai kemasan pesan komunikasi satu sisi. Lain halnya bila uraiannya dibandingkan dengan jumlah pejabat publik dari unsur latarbelakang lain,” ungkapnya.

“Kemudian kita lihat dari aspek hukum, sepanjang sesuai UU, dari manapun latarbelakang, setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, termasuk dari polisi. Ini hak konstitusional setiap warga negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, yang dilakukan Jokowi sangat berbeda dengan era Orde Baru yang lebih banyak memberikan jabatan strategis kepada anggota militer.

“Pengangkatan ini menunjukan Jokowi semakin memanjakan Polri,” kata Neta dalam keterangan persnya.

Menurut Neta sepintas, sikap Jokowi terlihat membuka kesempatan yang besar bagi perwira kepolisian, tetapi di balik itu akan muncul kecemburuan yang besar terhadap Polri.

“Muncul kesan rezim Jokowi tak ada bedanya dengan rezim orba Soeharto. Jika Soeharto memanjakan militer, sementara Jokowi memanjakan kepolisian,” jelasnya.

Senada dengan Neta, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai pola pejabat tinggi negara diisi polisi baru terasa di era Presiden Jokowi. Ia menilai, pintu masuknya dari Budi Gunawan.

“Di era Jokowi, peran kepolisian ini lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya. Hal ini tak lepas dari peran Pak Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang berasal dari kepolisian,” ujar Bambang.

Budi Gunawan dikenal punya kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengantarkan Jokowi jadi presiden. Budi Gunawan adalah ajudan saat Mega menjadi wakil presiden hingga presiden.

Karpet merah Jokowi buat polisi, menurut Bambang, tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor kekuatan partai politik yang mengusungnya. “Faktor BG dan PDI-P lah yang membuat Jokowi seolah lebih memprioritaskan kepolisian,” kata Bambang.