PDIP Sarankan Gaji TGUPP dari Dana Operasional Anies, Bukan APBD

MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono meminta anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dinolkan pada APBD tahun 2020 mendatang. Hal tersebut lantaran kinerja dari TGUPP tak terlihat usai menjalani masa kerja selama dua tahun sebagai pembantu gubernur.

“Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan,” kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, kamis, 31 Oktober 2019.

Menurut dia, dana yang telah digelontorkan dari hasil pembayaran pajak masyarakat untuk membayar gaji anggota TGUPP yang jumlahnya mencapai 67 orang itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sehingga, bila tidak ada gunanya lebih baik tahun depan upah mereka tak dibebankan kepada APBD.

“Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini,” ujarnya.

Apabila Gubernur Anies Rasyid Baswedan, lanjut dia, masih merasa perlu keberadaan TGUPP dalam membantu kerjanya, maka diharapkan pembayaran gaji mereka dibebankan menggunakan dana operasionalnya.

“Kalau Pak Gubernur merasa perlu TGUPP, silakan, tapi menggunakan alokasi dana operasional gubernur, jangan menggunakan APBD,” kata dia.

Ia menilai mayoritas anggota TGUPP yang ada sekarang ini merupakan para tim sukses pemenangan Anies-Sandi pada Pilkada 2017 lalu. Sehingga lebih elok upah mereka itu berasal dari dana operasional gubernur.

“Kita tidak ada masalah (anggota TGUPP berasal dari tim sukses), tapi pergunakan saja alokasi dari dana operasional gubernur. Ini kan penghematan. Yang lain suruh hemat-hemat, tapi ini justru sebaliknya,” kata dia.

Seperti diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mengajukan anggaran untuk gaji TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar. Hal itu tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020.