MONITOR, Jakarta – Kesejahteraan para tenaga Posyandu, Posbindu, Poslansia hingga Jumantik harus diperjuangkan. Hal demikian diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A dari Fraksi PKS, Umi Kulsum.
Berkaca dari masa kampanye, ia mengungkapkan seringkali datang menemui para tenaga Posyandu sampai Jumantik di daerah pemilihan (dapil)-nya. Mereka, kata Umi, menginginkan ada kebijakan meningkatnya kesejahteraan atas aktivitas yang dilakukan selama ini.
Hal itu dia sampaikan usai rapat Komisi A dengan Pemprov DKI Jakarta serta jajaran Walikota se DKI Jakarta dalam agenda pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.
“Mereka pejuang dan ujung tombak dalam masyarakat yang perlu diperjuangkan dan diperhatikan kesejahteraannya,” kata Umi di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Anggota dewan dari dapil Jakarta Timur VI ini mengatakan, dirinya sangat berharap aspirasi masyarakat ini dapat diterima sehingga bertambah semangat para aktivis sosial tersebut dalam melayani warga yang membutuhkan.
“Semoga ini betul-betul diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dan dapat dimasukkan kedalam APBD 2020 yang akan datang,” pungkas Umi.
