PSI Minta Mendagri Tegur Anies soal APBD DKI

MONITOR, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru menyisir isi anggaran tahun 2020 di detik akhir. Padahal, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri, anggaran sudah harus disahkan akhir November ini.

Juru Bicara PSI, Rian Ernest, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur Gubernur Anies yang lalai dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI tahun 2020.

“Gubernur terbukti tidak siap membahas anggaran. Pembahasan anggaran idealnya memakan waktu 3-4 bulan. Namun, saat ini tinggal tersisa waktu satu bulan dan kami belum menerima daftar rinci komponen KUA-PPAS 2020,” ujar Rian pada jumpa pers di Kantor Fraksi PSI Jakarta, Senin (28/10).

Rian mempertanyakan kualitas penyusunan anggaran yang dihasilkan dari proses yang tertutup, karena masih juga ditemukan anggaran influencer senilai 5 miliar Rupiah. Apalagi, Gubernur Anies juga tidak turut menyisir anggaran dan tidak mengetahui detail anggaran seperti dalam kenaikan anggaran TGUPP.

“Kritik PSI beberapa bulan terakhir ini terbukti saat muncul satu per satu kegiatan yang patut dipertanyakan. Kami minta selaku kepala daerah agar Gubernur serius dalam menyusun anggaran. Kalau tidak mampu melakukan sendiri, libatkan publik,” pinta Rian.

Menurut Rian, Jakarta dihadapkan dengan dua konsekuensi politik terkait dengan pengesahan APBD. Pertama, DPRD terpaksa mengesahkan APBD yang tidak maksimal dirancang dan dibahas hanya karena mengejar tenggat waktu pengesahan. Atau, DPRD bekerja lebih total menganalisa anggaran dengan konsekuensi akan melewati batas tenggat waktu akhir November yang ditetapkan.

“Kalau sampai opsi kedua terjadi, kami menganggap ini kesalahan fatal Gubernur Anies. Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD tapi di Gubernur Anies. Kami meminta Mendagri untuk turun tangan memberi kartu kuning ke Gubernur Anies karena kelalaian proses penyusunan ini,” kata Rian.

Di kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI Jakarta, Idris Ahmad, mempermasalahkan kenapa Pemprov DKI baru merevisi rancangan APBD DKI yang mendadak turun 6,55 triliun Rupiah, dari 95,99 triliun menjadi 89,44 triliun Rupiah. PSI berharap perubahan ini disertai dengan penjelasan detail kegiatan dan komponen mana saja yang dihilangkan atau dikurangi.

“Pengurangannya dan penambahannya di kegiatan mana tidak jelas. Kami ingin tahu apa yang berubah dan logika berubahnya bagaimana. Kami mau lihat data pergeseran angka-angka anggaran. Padahal, ini penting sekali dalam proses penganggaran yang bertanggung jawab,” kata Idris.

Idris meminta Pemprov DKI transparan dalam perencanaan anggaran dengan membuka tahapan dokumen KUA-PPAS 2020 hingga level komponen ke publik agar jutaan mata bisa turut mengawasi.

“Semua proses harus dipublikasi karena ini uang rakyat Jakarta, bukan uang Gubernur atau DPRD. PSI tidak akan menyetujui APBD jika tidak dibahas mendalam sebagaimana semestinya,” pungkasnya.