MONITOR, Jakarta – Pemerhati Politik dan Kenegaraan Said Salahuddin menilai bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menyusun komposisi kabinetnya untuk lima tahun kedepan, termasuk mengenai penerapan jabatan wakil menteri (Wamen).
Ia mengatakan, tidak jabatan Wamen dapat menjadi salah satu opsi untuk mengobati rasa kekecewaan 266 nama yang disodorkan oleh partai politik, Ormas maupun relawan pendukungnya.
“Kalau mereka (pendukung,red) tetap mengharapkan jabatan, Presiden sebetulnya punya banyak cara untuk mengobati rasa kecewa para pendukungnya, salah satunya adalah dengan memberikan jatah kursi wakil menteri (Wamen),” kata Said dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (27/10).
Mengingat, sambung Said, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membatasi jumlah Wamen. Maka sepanjang Presiden siap menerima kritik dari masyarakat jabatan wakil menteri bisa saja kembali dibentuk bahkan di seluruh kementerian.
“Presiden bisa berdalih bahwa 34 kementerian yang ada dalam kabinetnya dinilai memiliki ‘beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus’.”
“Presiden berwenang membuat penilaian itu dan hanya itulah satu-satunya syarat pengangkatan Wamen yang ditentukan dalam Undang-Undang Kementerian Negara,” ujarnya.
Bahkan, masih dikatakan Said, untuk menghindari tudingan sedang mengobral jabatan sebagai hadiah politik, Presiden bisa berkamuflase dengan membuat ‘job analysis’ dan ‘job spesification’ posisi wamen menggunakan ilmu ‘cocoklogi’. Intinya, bagaimana caranya agar 266 orang pendukung yang merasa kecewa itu seolah-olah cocok menduduki posisi wakil menteri di semua kementerian.
“Jadi, sekarang terserah pada Presiden: mau mengobati rasa kecewa para pendukungnya atau tidak? Kalau mau, celahnya ada. Saya tentu tidak dalam posisi membenarkan apalagi menganjurkan, tetapi sekedar ingin mengatakan bahwa disitu ada jalan,” pungkas Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma).
