MONITOR, Jakarta – Presiden Jokowi sudah menetapkan nama-nama menterinya yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Namun dari nama menteri yang ditunjuk oleh Jokowi, tak ada nama menteri yang berasal atau disodorkan dari Partai Demokrat.
Melihat hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, Demokrat harus menerima keputusan Jokowi terkait penyusunan kabinet. Ia menyarankan agar Demokrat berada di barisan oposisi bersama PKS.
“Harus terima. Karena di politik memang harus terima kenyataan. Harus sabar. Tak boleh marah. Harusnya Demokrat beroposisi saja,” kata Ujang, Jumat (25/10/2019).
“Menjadi oposisi bisa lebih mulia daripada berkoalisi dengan Jokowi,” sambungnya.
Nama kader Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang masuk bursa menteri oleh berbagai kalangan. Namun nama putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak masuk dalam pengumuman jajaran kabinet Jokowi di periode kedua.
Terpisah Analis politik dari Telkom University, Dedi Kurnia Syah mengatakan AHY lebih baik fokus mengurus partai. Keluangan waktu yang ada ini bisa dipakai untuk konsolidasi organisasi, khususnya untuk menyambut Pilkada 2020.
“AHY jauh lebih baik jika fokus pada Demokrat, keleluasaan waktu sejauh ini sangat bagus digunakan untuk konsolidasi Parpol, setidaknya menghadapi Pilkada 2020,” terang Dedi.
Sebelumnya, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan posisi politik partai akan ditentukan melalui pidato sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sambil menunggu pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat berkaitan dengan posisi serta peran PD lima tahun ke depan, baik dalam kehidupan politik maupun pembangunan bangsa, diinstruksikan sekali lagi agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri,” tutur Hinca.
Jauh sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono memprediksi Demokrat tidak akan diterima oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila mendukung Jokowi. Poyuono bilang Demokrat selalu ‘main aman’. “Sudahlah, SBY ini akan jadi aswatama di perpolitikan Indonesia,” pungkasnya.
