MONITOR, Semarang – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan walaupun komposisi Kabinet Indonesia Maju diisi oleh perwakilan kader dari enam partai politik, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP, tidak akan mengurangi semangat check and balances antara legislatif dengan eksekutif.
Anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat, tetap akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanahkan aturan perundangan.
“Di DPR RI misalnya, fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen tetap akan berjalan. Karena anggota DPR RI harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat, bukan sekadar menjadi tukang stempel,” kata Bamsoet dalam acara Saresehan dan Tasyakuran Ketua MPR RI di DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Semarang, Kamis (24/10).
“Kebijakan pemerintah yang baik tentu akan didukung, yang belum baik diperbaiki dan disempurnakan. Sedangkan di MPR RI, tugas untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 juga tetap berjalan dengan mengedepankan partisipasi rakyat seluasnya,” tambahnya.
Kepala Badan Negara FKPPI ini menjelaskan, saresehan dan tasyakuran dimaksudkan untuk doa bersama sekaligus mensyukuri kepercayaan rakyat terhadap Partai Golkar. Berkat dukungan rakyat, kader Partai Golkar yakni Bambang Soesatyo dari Dapil Jawa Tengah VII dipercaya menjadi Ketua MPR RI.
Serta tiga orang menjadi menteri, yakni Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, dan Zainudn Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
“Tasyakuran ini juga sekaligus sebagai ucapan rasa syukur pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan dengan lancar dan khidmat. Satu tugas MPR RI melantik presiden dan wakil presiden purna sudah dilaksanakan dengan lancar,”ucapnya.
“Kedepan masih banyak tugas penting MPR lainnya yang harus diselesaikan. Saya mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar tugas-tugas MPR RI bisa diselesaikan dengan baik dan sempurna,” kata dia.
Tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, salah satu tugas MPR RI ke depan yang harus mendapat perhatian serius adalah rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 terkait amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Dipastikan amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak akan menjadi bola liar. Karena, amandemen hanya akan menyentuh bidang ekonomi dan pembangunan saja.
“Saat ini MPR RI tengah membuka aspirasi dan masukan dari semua pihak terkait dengan usulan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Saya akan mendatangi seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI.”
“Jawa Tengah merupakan kunjungan resmi pertama saya sebagai Ketua MPR RI, karena daerah pemilihan (Dapil) saya berada di Jawa Tengah VII, yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen,” pungkas Bamsoet.
