MONITOR, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengirim sebelas pegiat desa ke Thailand untuk studi banding terkait program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).
Di Thailand, program serupa dikenal dengan One Tambon One Product (OTOP).
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi berharap studi banding tersebut dapat mempercepat pembangunan desa melalui inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perdesaan.
Ia mengapresiasi Pemerintah Negara Thailand yang memberikan kesempatan kepada para Kepala Desa dan Pengurus BUMDesa untuk belajar pembangunan desa di sana.
“Pesan saya kepada para peserta untuk dapat menjalin hubungan baik yang saling menguntungkan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan,” ujarnya pada pelepasan peserta Benchmarking Study Batch III di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (25/10).
Tak hanya Thailand, sebelumnya, Kemendes PDTT juga telah mengirimkan puluhan Kepala Desa dan Pengurus BUMDes untuk studi banding ke sejumlah negara lainnya yakni Tiongkok, India, dan Korea.
Menurut Anwar Sanusi, alasan Thailand menjadi negara tujuan studi banding kali ini disebabkan adanya kesesuaian program Prukades dengan OTOP. Prukades sendiri adalah program pengembangan ekonomi desa berbasis potensi unggulan kawasan perdesaan.
“Diharapkan peserta benchmarking study mendapatkan wawasan baru serta mempejari inovasi yang dapat diterapkan di masing-masing desa,” ujarnya.
Peserta studi banding yang merupakan Kepala Desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perwakilan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jambi ini akan mengikuti pelatihan di 4 provinsi Thailand yang dimulai dari Singburi, Ratchaburi, Phratumthani, dan Saraburi.
Tema-tema yang akan dipelajari berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa, kebijakan pengentasan kemiskinan, dana desa di Thailand (Thai Niyom Yangyuen), Skema Pembiayan dan Kerjasama, One Tambon One Product (OTOP), strategi peningkatan pendapatan, entitas bisnis dan kewirausahaan, Micro Credit, Usaha Industri Kecil dan Rumah Tangga, dan Pariwisata berbasis masyarakat.
“Harapannya program ini dapat meningkatkan wawasan peserta, mempelajari inovasi, terlebih lagi agar Kepala Desa dan Pengurus BUMDes dapat juga membagi yang ada di desanya sehingga terjadi sharing knowledge (berbagi pengetahuan),” ujarnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengecam keras kasus kekerasan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua elemen bangsa dan seluruh masyarakat…
MONITOR, Bali - Direktur Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST) Arif Mirdjaja ikut berkomentar…
MONITOR, Bone – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem peternakan rakyat di…
MONITOR, Madinah - Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI), Mochamad Irfan Yusuf,…