Syahrul Yasin Limpo ingin Balai Penyuluhan Pertanian Diperkuat hingga ke Desa

MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengunjungi Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (23/10) siang. Kehadiran Syahrul merupakan hari pertama kerja usai ditunjuk dan dilantik Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin untuk menggantikan Andi Amran Sulaiman.

Pada kesempatan tersebut, Syahrul disambut para pejabat dan pegawai Kementan yang menunggu di Gedung Pusat Informasi dan Agrobisnis (PIA). Di sana, dia menekankan pentingnya pembangunan pertanian dengan melibatkan dan menghidupkan peran penyuluh sampai di tingkat Kecamatan.

“Negara harus hadir di tengah-tengah petani melalui pelayanan yang optimal. Dengan diperkuatnya balai penyuluh pertanian tingkat kecamatan dan desa,” jelas Syahrul. Menurutnya kedepan petani dapat berkonsultasi persoalan-persoalan yang dihadapi secara langsung dan diberikan jalan keluar terbaik.

“Termasuk lembaga lain yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Sebab ketahanan pangan adalah penopang ketahanan negara yang bertanggung jawab kepada 267 juta perut rakyat Indonesia. Maka itu, tugas ini harus melibatkan penyuluh, termasuk lembaga dan kementerian lain,” ujarnya.

Syahrul mengatakan, pembangunan pertanian juga wajib memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dapat menunjang harapan dan kehidupan masyarakat. Potonsi ini harus dibuktikan dengan tercukupinya kebutuhan dalam negeri, serta melahirkan industri-industri yang mengakomodir kepentingan ekonomi.

“Disinilah, masalah data merupakan persoalan mendasar untuk mengatur suatu program dan langkah-langkah optimalisasi pertanian. Oleh karena itu mulai dari Gubernur, Bupati, Camat sampai Lurah atau kepala Desa harus memiliki data pertanian yang akurat,” katanya.

Sekedar diketahui, Syahrul Yasin Limpo adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang menjabat selama dua periode. Selama menjabat, dia berhasil menjadikan Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia. Ini terlihat dari data tahun 2008, dimana saat itu Sulsel memiliki luas panen sekitar 836.298 hektare dengan produksi sekitar 4 juta ton. Namun tahun 2018, jumlahnya meningkat tajam menjadi 1.221.122 hektare dengan produksi hingga 6,2 juta ton.

Selain data, Syahul juga berhasil membuat peta komoditas unggulan yang dimiliki, sehingga semua kelembagaan tani termasuk pemerhati bidang pertanian turut menjadi infratruktur yang kuat.

Di birokrasi, Syahrul juga berhasil mencapai target dengan membuat zonasi komoditas sebagai bagian dari rencana jangka panjang, termasuk pembangunan infrastrukturnya.

Salah satu kunci keberhasilan Syahrul adalah menjadikan Sulsel sebagai provinsi surplus beras. Di sana, dia mengoptimalkan pendampingan dan penyuluhan pertanian dengan pendekatan kebijakan melalui Undang Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan dan aturan tersebut, posisi Sulsel memeiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menerbitkan regulasi terkait penyuluhan pertanian.