MONITOR, Jakarta – Presiden terpilih periode 2019-2024, Ir. H. Joko Widodo telah mengumumkan dan membentuk Kabinet yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan di Istana Negara. Rabu (23/10/2019).
Salah satu yang menarik perhatian publik terkait susunan kabinet yang diberi nama “Kabinet Indonesia Maju” itu adalah ditunjuknya Jenderal (purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama RI. Hal tersebut tentu diluar kelaziman mengingat menteri agama biasanya merupakan representasi dari organisasi keagamaan seperti NU.
Berangkat dari hal tersebut, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) angkat bicara. Organisasi Kepemudaan yang terafiliasi dengan NU itu menilai dipilihnya Fachrul Razi sebagai Menteri Agama RI kurang tepat dengan alasan apapun.
“Salah satu nama menteri yang diumumkan adalah Menteri Agama yang dari kalangan militer. Bukan dari santri, kalangan ulama atau representasi ormas keagamaan,” Kata Sekretaris Bidang Kajian dan Riset PB PMII, Sufyan Hadi. Kamis (24/10/2019).
Lebih lanjut, Sufyan mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan yang telah diambil oleh presiden Jokowi. Menurutnya orang yang layak menduduki posisi menteri agama haruslah berasal dari kalangan santri, karena memiliki wawasan keilmuan agama yang kompeten dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang keagamaan.
“Jangan karena atas alasan ingin berperang melawan radikalisme, menteri agama diambil dari unsur militer. Dalam hal ini, persoalan agama tak hanya sebatas pada wilayah radikalisme maupun terorisme saja. Namun Kementerian Agama juga memiliki kewajiban dalam mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah maupun pondok pesantren, persoalan ibadah haji, dan lain sebagainya. Kalau menterinya gak punya kapasitas ilmu keagamaan, itu bahaya. Jadi minimal punya latar belakang santri,” jelas Sufyan.
Menurut Sufyan, menjadikan tugas pokok dan fungsi kemenag untuk memerangi radikalisme jelaslah sebuah kekeliruan, karena, selama ini tegas alumni Institut PTIQ Jakarta itu radikalisme marak menyasar di sekolah maupun kampus-kampus umum, bukan pesantren.
“Agak keliru jika menaruh menteri agama berlatar belakang militer dengan prioritas radikalisme dan intoleransi. Karena radikalisme dan intoleransi tumbuh pesat di sekolah-sekolah umum bukan madrasah atau pesantren yang notabennya di wilayah kerja kementerian agama,” pungkasnya.
“Kami membuka forum tabayyun untuk Menteri Agama yang baru untuk berdialog berbicara hal-hal yang mendasar tentang keislaman dan keagamaan. Kami khawatir jika masalah keumatan dan keagamaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini berpotensi membawa mudharat bukan manfaat kepada umat. Apakah Mungkin ini juga kado dari Pak Jokowi untuk santri di tahun 2019?” tandasnya.
