POLITIK

Tokoh Jawa Barat Sarankan Pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan Sementara

MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin meminta agar pembangunan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung agar dihentikan sementara.

Penghentian ini menyusul insiden meledaknya pipa Pertamina di Kampung Mancong, Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Selasa (22/10).

“Sejak awal wacana pembangunan proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini sudah banyak masalah. Banyak pihak yang tidak setuju dengan pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung ini,” kata pria yang akrab disapa Kang TB itu.

Menurut dia, soal pembebasan lahan proyek KCIC juga awalnya berjalan alot. Bahkan hingga saat ini, sebut anggota DPR RI itu, masih ada 2% lahan di Kawasan Bandung Barat yang belum dibebaskan, sehingga menghambat pembangunan kereta cepat kontroversial ini.

Karena dikhawatirkan, pembangunan KCIC ini juga bakal merusak lingkungan, khususnya hutan lindung yang menjadi resapan air.

“Banyak pihak tidak setuju lantaran kereta cepat Jakarta-Bandung ini melintasi daerah produktif, daerah hijau bahkan menjadi resapan air. Contohnya di kawasan Walini Kabupaten Bandung Barat. Apalagi di daerah Walini konon akan dibangun perumahan elit. Daerah hijau di Tatar Sunda akan habis dan ini sangat disesalkan,”sebut dia.

Tidak hanya itu, permasalah lain yang jadi kontroversi, kata Hasanuddin, adalah soal penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China, yang dikirim ke Indonesia adalah tenaga biasa yang mampu dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia .

“Lah ini katanya pekerja profesional, diimpor dari China tapi kok memasang tiang pancang ke pipa Pertamina saja meledak .
Artinya, dia tak paham wilayah,” cetus Hasanuddin.

Hasanuddin menyebut, proyek KCIC juga saat ini sebenarnya tidak terlalu penting. Karena, menurut putra daerah Majalengka ini, jalan tol sudah lancar apalagi dengan flyover. Selain itu, untuk rel kereta juga sudah double track atau jalur ganda jadi bebas hambatan.

“Lalu untuk apa membangun proyek ini yang jelas-jelas menghamburkan anggaran untuk keperluan yang urgensinya tidak jelas,” tegasnya.

Dengan adanya insiden ini, Hasanuddin meminta pemerintah baik pusat ataupun daerah melakukan evaluasi. Ia juga berharap agar proyek KCIC dihentikan untuk sementara.

“Harus dievaluasi dulu, setiap pengerjaan proyek semestinya berada di kawasan buffer zone dari wilayah yang terinstalasi pipa atau infrastruktur migas milik Pertamina. Selain itu faktor lingkungan juga harus diperhatikan,” pungkas dia.

Recent Posts

Berbondong-bondong, 199 Warga Penggarap Lahan UIII Terima Santunan

MONITOR, Depok- Sebanyak 199 warga dari 278 bidang lahan atas nama Kementerian Agama berkumpul untuk…

1 jam yang lalu

Haji 2024, Ada 554 Kloter Jemaah dengan Tiga Bandara Layani Fasttrack

MONITOR, Jakarta - Pada penyelengaraan ibadah haji 1445 H/2024 M, Indonesia akan memberangkatkan 241.000 jemaah.…

2 jam yang lalu

Lantik PAW Anggota MPR, Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan…

3 jam yang lalu

Gelar Temu Bisnis, Kemenperin Jodohkan IKM Pangan dan Furnitur dengan Ritel

MONITOR, Jakarta - Upaya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemandirian Industri Kecil Menengah (IKM) salah satunya…

4 jam yang lalu

DPR Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Kementerian dan Lembaga

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan…

8 jam yang lalu

Sinergi dengan USAID, Pertamina Tingkatkan Komitmen Keberlanjutan

MONITOR, Jakarta - Pertamina dan United States Agency for International Development (USAID), melalui program Sustainable Energy for…

8 jam yang lalu