Kemendikbud Terus Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

MONITOR, Jakarta – Dalam Kebijakan dan Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diadakan di Graha 1, Gedung A Lantai 2, Kemendikbud, Senayan, Jakarta pada Kamis siang (17/10/2019). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano mengungkapkan bahwa Kemendikbud terus mengupayakan kesejahteraan guru honorer.

“Selama 2 tahun saya menjadi Dirjen GTK, kami selalu mendorong kesejahteraan guru honorer. Berkali-kali kita sampai ke DPR, Kementerian Keuangan, kita punya niat untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Sampai dibukalah CPNS tahun 2018 itu ada 66 ribu, 6 ribunya itu guru honorer yang lolos. Diusahakan lagi, bertubi-tubi sampai ke KSP kita kan untuk membicarakan guru honorer,” terang Supriano.

Dirjen GTK, Supriano kemudian menjelaskan ada dua grup guru honorer.

“Akhirnya dibuka lagilah P3K. P3K itu dibuka tahun 2019 ini, khusus untuk guru honorer yang K2. Jadi guru honorer ini ada 2 grup ya. Grup pertama adalah guru honorer yang diangkat 2005 ke bawah, diberikan kesempatan ujian untuk yang lolos K1, sisanya ada 157.000 guru honorer yang dinamakan K2. Ini guru honorer yang 2005 ke bawah ya. Itu pun diberikan kesempatan oleh pemerintah yang tidak lolos dari 157.000 itu diberikan kesempatan melalui jalur P3K. Dari 157.000 itu yang daftar hanya 90 ribu, yang lolos P3K 34 ribu. Artinya pemerintah sudah membuka peluang yang cukup besar diberikan kesempatan kepada guru honorer K2,” jelas Supriano.

“Ada guru honorer yang diangkat setelah 2005 sampai sekarang, itulah ketemu angkanya kalau ditambahkan K2 dan guru honorer baru, dari dapodik cut off 2017 jumlahnya 735.825. Diperintahkan lagi oleh Pak Menteri untuk sensus ternyata dari 735.825 kita sensus ke lapangan, yang tidak ada gurunya, hanya nama hampir sekitar 32.000. Jadi sebenarnya kita sudah berupaya terus mendorong,” imbuhnya.

Dirjen GTK Supriano pun meminta pihak kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk melakukan moratorium terhadap pengangkatan guru honorer baru.

“Itulah yang kita kunci dari 735 ribu itu, tetapi kita ambil lagi dapodik cut off date Desember 2018 ada kenaikan lagi guru honorer 41 ribu. Ini kan artinya yang kita minta kedisiplinan untuk pengangkatan guru honorer. Ini posisinya sekarang. Ini yang terus kita usahakan kalau bisa guru honorer yang lolos CPNS ya CPNS. Yang tidak lolos CPNS ya P3K. Yang tidak lolos P3K akan kita usahakan dibiayai oleh dana DAU, tentunya standarnya UMR. Ini terus dikejar dengan masih menanyakan ini realisasinya yang kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan ternyata itu masih diproses terus,” ungkap Supriano.

“Artinya upaya-upaya untuk mensejahterakan guru honorer terus kita upayakan. Kalau ini bisa terlaksana dengan baik, kita juga minta para kepala sekolah setoplah jangan mengangkat guru-guru honorer, karena ini kan mau kita rapikan. Karena ini satu tahun saja, 14 bulan ada peningkatan. Kami minta para kepala sekolah untuk melakukan moratorium dululah, jangan penerimaan guru honorer yang masuk atau yang ada di penambahan ini,” imbuh Supriano.