MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di periode kedua pemerintahan. Salah satunya posisi menteri dalam negeri (Mendagri) yang diserahkan kepada Kapolri Tito Karnavian.
Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan diangkatnya Kapolri Tito Karnavian menjadi Mendagri oleh Presiden Jokowi adalah sebuah penghargaan dan prestise luar biasa buat Korps Bhayangkara. Sebab itulah pertama kali dalam sejarah Indonesia, anggota Polri dipercaya sebagai Mendagri.
Ind Police Watch (IPW) menilai, kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Tito tak terlepas dari kinerja jajaran kepolisian yang sukses mengamankan proses pemilu, pilpres maupun pelantikan presiden 2019 lalu.
“Sepertinya Jokowi menginginkan Tito tetap bisa menjaga stabilitas keamanan di berbagai daerah agar iklim investasi tumbuh dan perekonomian nasional berkembang,” kata Neta melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).
IPW melihat ada tiga tugas berat yang sekaligus menjadi tantangan bagi Tito sebagai Mendagri. Pertama, Tito harus mampu meredam gejolak di berbagai daerah, terutama Papua. Sehingga stabilitas sosial ekonomi di daerah terjaga dan kondusif. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan daerah bisa dipercepat.
“Dalam menjaga stabilitas keamanan daerah tentunya Tito bisa lebih menggerakkan para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah,” katanya.
Kedua, tantangan tugas yang terberat yang harus dilakukan Tito sebagai Mendagri adalah menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah. Selama ini cukup banyak kepala daerah yang ditangkap dan terkena OTT KPK.
“Sebagai mantan Kapolri yang sangat paham dengan selukbeluk tindak pidana korupsi, Tito diharapkan bisa menjadi tutor agar para kepala daerah tidak larut dalam kegilaan berkorupsi ria,” tambahnya.
“Dalam hal ini sebagai Mendagri, Tito bisa bersinerji dengan KPK untuk menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah atau bersinerji melakukan pencegahan korupsi di daerah,” tegasnya.
Ketiga, sebagai Mendagri ke depan Tito bersama sama komponen masyarakat lainnya, terutama KPK membuat strategi agar proses pemilihan kepala daerah tidak lagi berbiaya tinggi, melainkan efisien, efektif dan murah, sehingga tidak membuat para kepala daerah terjebak pada aksi korupsi untuk kembali modal.
“Strategi menciptakan pilkada yang efektif, efisiensi dan murah bisa saja dengan menggagas perubahan undang undang pilkada, sehingga korupsi dan isu OTT tidak terus menerus melumuri kepala daerah,” tandasnya.
Neta menegaskan bahwa ketiga tugas Tito ini tidak mudah, butuh oendekatan ke berbagai pihak dan butuh dukubgan masyarakat. “Namun melihat kinerja dan track record Tito selama di Polri, IPW yakin Tito bisa bekerja profesional sesuai harapan presiden dan masyarakat,” pungkasnya.
